Selong (Suara NTB) – Pokok pikiran (pokir) para wakil rakyat Lombok Timur (Lotim) disinyalir banyak yang terbuang percuma. Pasalnya, ratusan miliar dana yang digelontorkan untuk memenuhi keinginan wakil rakyat Lotim setiap tahunnya ini tidak bisa masuk dalam catatan capaian indikator pembangunan.
Wakil Bupati (Wabup) Lotim, H. Muhammad Edwin Hadiwijaya berharap ke depan ini pokir wakil rakyat ini setidaknya bisa masuk 70 persen dalam indikator capaian pembangunan. Kepada wartawan, usai Sidang Paripurna RPJMD menyampaikan jawaban eksekutif , Wabup Edwin berharap anggota DPRD Lotim ini mendukung program eksekutif lewat pokok pikirannya.
“Mungkin dari 100 persen pokir, 75 persen lah itu ada daya ungkit, 25 persen bebas mungkin untuk beli sarung atau berugak,” ungkap Edwin yang juga mantan wakil rakyat ini menegaskan usai Sidang Paripurna DPRD Lotim, Selasa, 22 Juli 2025.
Wabup mengakui, pokir ini banyak untuk memenuhi kebutuhan konstituen. Meski begitu, semua indikator yang coba dicapai Lotim Smart diharap dapat dukungan dari wakil Rakyat Lotim.
“RPJMD kan kita akan tetapkan bersama dengan DPRD gitu, artinya itu udah komitmen kita bersama, karena itu komitmen kita bersama, meskipun eksekutif yang melaksanakan, ayo kita kawal bersama,” harapnya.
Diketahui, masing-masing wakil rakyat Lotim ini memiliki rata-rata pokir Rp 2,5 miliar. Jika diakumulasi seluruh wakil rakyat Lotim, 50 dikalikan Rp 2,5 miliar maka terdapat Rp 125 miliar pokir wakil rakyat yang digunakan setiap tahunnya. Jumlah ini pun diketahui terus bertambah setiap tahun.
Dalam sidang paripurna menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi, Wabup menyampaikan beberapa indikator makro yang ingin diwujudkan. Pertama, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dari Rp 17.6 miliar menjadi Rp 17.9 miliar pada tahun 2025 dan ditarget menjadi Rp 20.85 miliar pada tahun 2029.
Tingkat kemiskinan dari 15,63 persen 2024 menjadi 13,75 persen pada tahun 2025 dan 10,53 persen pada tahun 2029. Rasio Gini (indeks) dari 0,310 menjadi 0,290 pada tahun 2025 dan 0,280 pada tahun 2029.
Indeks Pembangunan Manusia dari 70,65 menjadi 71,48 pada tahun 2025 dan 74,03 pada tahun 2029. Indeks Reformasi Birokrasi dari 55, 15 menjadi 56,85 pada tahun 2025 dan 61,10 pada tahun 2029. Indeks Daya Saing Daerah dari 3,19 menjadi 3,26 pada tahun 2025 dan 3,48 pada tahun 2029. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah dari 67,93 menjadi 72,41 pada tahun 2025 dan 75,11 pada tahun 2029.
Usia Harapan Hidup (UHH) dari 71.72 menjadi 72.62 pada tahun 2025 dan 73.77 pada tahun 2029. Jumlah Kasus Kematian Ibu dari 23 menjadi 21 pada tahun 2025 dan 18.6 pada tahun 2029.
Selanjutnya, Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita dari 27.6 menjadi 24.35 pada tahun 2025 dan 20.87 pada tahun 2029. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (Persen) dari 98.9 menjadi 99 pada tahun 2025 dan 99 pada tahun 2029.
Harapan Lama Sekolah dari 14.06 menjadi 14.33 pada tahun 2025 dan 14.64 pada tahun 2029. Tingkat Pengangguran Terbuka dari 2.53 menjadi 2.45 pada tahun 2025 dan 1.85 pada tahun 2029. Terakhirz Persentase Jalan Mantap target pada tahun 2025 70 persen dan pada tahun 2029 menjadi 74 persen.
Ketua DPRD Lotim, Muhammad Yusri yang dikonfirmasi terpisah mengatakan semua pokir wakil rakyat itu tidak terkoreksi dengan baik oleh eksekutif. Padahal, sebagian pokir yang dikeluarkan wakil rakyat sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang diarahkan. Soal indikator, semestinya semuanya sudah masuk karena sifatnya diarahkan.
Tugas eksekutif selanjutnya menyusun indikator yang jelas dari pokir anggota dewan. Semua pokir masuk dalam program eksekutif. Yusri menduga, ada perbedaan interpretasi soal indikator tersebut sehingga perlu disamakan. Semua Pokir ini diyakinkan sudah sesuai dengan RPJMD yang sama-sama dibahas eksekutif dengan wakil rakyat.
Seperti pokir Ketua DPRD Lotim ini membangun fasilitas kesehatan dan sekolah. Faskes dan infrastruktur pendidikan merupakan bersumber dari DAU yang diarahkan. “Jadi karena sifatnya diarahkan, maka jelas indikatornya,” klaimnya. (rus)
