Mataram (Suara NTB) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi NTB menggelar patroli khusus menyasar peserta didik yang bolos atau berada di luar sekolah saat jam belajar. Patroli ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan disiplin dan kesadaran siswa akan pentingnya mengikuti proses pendidikan secara utuh.
Kepala Satpol PP Provinsi NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si., mengatakan pihaknya mengedepankan pendekatan persuasif dalam kegiatan ini. Langkah awal yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Satpol PP kabupaten/kota untuk bersama-sama menyisir sejumlah titik yang kerap menjadi lokasi berkumpulnya pelajar saat jam sekolah.
“Kita akan melakukan tindakan persuasif kepada peserta didik. Pertama, kita lakukan koordinasi dengan Satpol PP kabupaten/kota untuk menyisir dan melakukan pendekatan persuasif kepada peserta didik, terutama anak-anak usia sekolah,” ujarnya pada Suara NTB, Selasa, 23 Juli 2025.
Setelah dilakukan pendataan terhadap siswa yang kedapatan berada di luar sekolah, mereka akan dikembalikan kepada orang tua masing-masing untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut di lingkungan keluarga.
“Kita tidak langsung melakukan tindakan hukum atau represif. Justru kita kembalikan ke lingkungan keluarganya agar pembinaan berkelanjutan bisa dilakukan oleh orang tua,” jelasnya.
Adapun beberapa lokasi yang menjadi titik patroli di antaranya Pantai Tanjung Karang, Pantai Senggigi, Taman Udayana, Jalan Tohpati Cakranegara, serta sejumlah tempat keramaian di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Lokasi-lokasi ini dinilai kerap menjadi tempat nongkrong para pelajar saat membolos dari sekolah.
Fathul Gani berharap patroli yang dilakukan ini dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan di NTB. Terlebih, pihaknya menekankan keberadaan siswa di luar sekolah saat jam belajar hanya dibenarkan jika sedang mengikuti kegiatan resmi yang didampingi guru atau pihak sekolah.
“Kita ingin menumbuhkan kesadaran bersama, baik dari siswa, orang tua, maupun masyarakat, bahwa jam belajar adalah waktu yang sakral bagi pendidikan anak. Jangan sampai justru digunakan untuk hal-hal yang tidak mendukung perkembangan mereka,” tegas mantan Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB ini. (ham)
