Mataram (suarantb.com) -Anggota Komisi V Bidang Kesehatan DPRD NTB, Indra Jaya Usman atau IJU memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi penyerahan dan pengelolaan anggaran pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD NTB 2025, Kamis, 24 Juli 2025.
“Tadi ditanya kurang lebih 18 pertanyaan terkait pengelolaan pokok pikiran (Pokir),” jelas IJU setelah keluar dari ruang pemeriksaan Pidana Khusus Kejati NTB.
IJU diperiksa Kejati NTB sekitar 2 jam lebih. Dia datang ke Kejati NTB dengan didampingi pengacaranya pada pukul 09.00 Wita dan keluar pukul 11.00 Wita.
Ketua DPD Partai Demokrat NTB itu dengan tegas menyatakan tidak tahu menahu perihal pengelolaan anggaran pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD NTB 2025.
“Saya ini anggota DPRD baru, sedangkan APBD untuk Pokir itu di bulan Agustus 2024. Satu bulan sebelum pelantikan saya,” terangnya.
Ketika ditanya terkait kaitan dirinya dalam mengatur dana pokir yang diusut itu, IJU enggan berkomentar lebih jauh. “Tanya saja yang ngomong begitu,” ucapnya.
Dia mengatakan bahwa dirinya hanya anggota biasa. Perihal atur mengatur anggaran itu tanggung jawab pimpinan.
“Karena seperti yang saya bilang, saya dilantik setelah pembahasan APBD, tidak tahu menahu soal itu,” tegasnya.
Dia juga menepis soal adanya uang yang masuk ke kantong anggota DPRD periode 2024-2029. “Saya tidak tahu itu uang apa,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati NTB, Efrien Saputera membenarkan adanya pemeriksaan terhadap IJU.
“Benar yang bersangkutan tadi dimintai keterangan oleh penyidik,” ucap Efrien.
Diketahui, Anggota Komisi V itu sebelumnya diagendakan menjalani pemeriksaan di Kantor Kejati NTB pada Kamis, 17 Juli 2025, pukul 09.00 Wita. Namun, karena kendala tugas ke luar daerah, pemeriksaan terhadap IJU diundur ke Kamis, 24 Juli 2025. (mit)
