PERAN kader posyandu dalam mendukung program kesehatan masyarakat, terutama dalam penanganan stunting, ibu hamil, dan anak-anak, dinilai sangat strategis. Wacana peningkatan insentif kader kembali mengemuka, mengingat kontribusi besar mereka yang dinilai belum sebanding dengan apresiasi yang diterima.
Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati mengatakan, kader posyandu merupakan garda terdepan dalam pendataan dan pendampingan kesehatan masyarakat di lingkungan masing-masing. Mereka tak hanya mencatat data, tetapi juga aktif menjemput bola ke rumah-rumah warga demi memastikan anak-anak datang ke posyandu dan ibu hamil mendapatkan pendampingan yang layak.
“Saat ini insentif untuk kader sangat minim, hanya sekitar Rp200 ribu. Jumlah tersebut tentu tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari mereka, apalagi dengan peran dan tanggung jawab yang besar,” ujar Mirdiati kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram kemarin.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan bahwa para kader sering kali bekerja secara sukarela dan dengan keikhlasan tinggi, tanpa mengeluh meskipun harus bekerja dari rumah ke rumah. Mereka menjalankan pendekatan door to door untuk memastikan tidak ada anak atau ibu hamil yang tertinggal dalam program kesehatan.
“Kadang mereka harus mencari anak-anak ke rumah warga, karena banyak ibu yang sibuk bekerja. Bahkan ada kader yang rela membawa anak-anak itu sendiri ke posyandu,” ungkapnya.
Pemkot Mataram pun diminta mempertimbangkan peningkatan insentif kader secara bertahap, menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah (PAD). Langkah ini dinilai penting untuk menjaga semangat dan motivasi para kader dalam menjalankan tugas kemanusiaan mereka.
“Kenaikan tidak harus langsung besar, bisa dilakukan secara bertahap. Yang penting ada perhatian dan apresiasi,” lanjutnya.
Tak hanya soal insentif, peran kader juga dinilai tak tergantikan dalam upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelayanan kesehatan dasar. Mereka dinilai lebih tangguh dan dekat dengan warga, sehingga lebih mudah mengidentifikasi kasus-kasus yang butuh penanganan cepat.
“Pemerintah harus menyadari bahwa kader bukan hanya relawan biasa. Mereka adalah pahlawan kesehatan yang bekerja di garis depan. Layak kalau pemerintah memberikan perhatian lebih, termasuk dalam bentuk insentif yang layak,” demikian Mirdiati. (fit)
