Mataram (Suara NTB) – Realisasi pelaksanaan APBD Tahun 2024 kembali menjadi sorotan dalam rapat gabungan komisi dewan dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah) Kota Mataram yang digelar pada Kamis siang. Dalam forum tersebut, anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman, A.Md., menyampaikan bahwa banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan sebelumnya.
Herman dalam pernyataan menyampaikan bahwa 70% dari OPD yang ditargetkan menjadi penyumbang PAD justru tidak memenuhi capaian maksimal. “Dari daftar yang kami terima, sebagian besar OPD tidak mampu merealisasikan 100% target PAD. Bahkan ada yang hanya mencapai sekitar 10%, seperti Dinas Pariwisata yang dari target Rp800 juta, hanya berhasil mengumpulkan Rp96 juta,” sesalnya.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai validitas perencanaan target PAD yang telah ditetapkan. “Apakah target PAD yang ditetapkan terlalu tinggi, atau kajiannya memang tidak matang? Ini harus dikaji ulang secara serius,” lanjut anggota dewan tiga periode ini.
Meskipun secara keseluruhan total pendapatan daerah disebutkan telah melampaui target — dari Rp1,7 triliun menjadi Rp1,8 triliun atau mencapai 101% — namun kebocoran PAD dan tidak meratanya kontribusi OPD menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola keuangan dan manajemen operasional pemerintah daerah.
Selain sisi pendapatan, sisi belanja juga turut menjadi sorotan. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang cukup besar, menandakan belum maksimalnya serapan anggaran oleh sejumlah OPD. Banyak program yang dilaporkan tidak berjalan atau bahkan gagal dilaksanakan.
“Ini menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Apakah karena perencanaannya yang tidak matang, atau memang OPD tidak mampu menyerap anggaran yang telah diberikan?” ujar Herman.
Politisi Partai Gerindra ini juga menyinggung pentingnya penerapan sistem reward and punishment untuk OPD. OPD yang berhasil mencapai target disarankan diberi penghargaan dan dukungan tambahan dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya. Sebaliknya, OPD yang gagal mencapai target atau tidak maksimal dalam menyerap anggaran diminta untuk dievaluasi secara menyeluruh.
Terhadap pelaksanaan APBD 2024 juga diarahkan pada capaian program prioritas, termasuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendidikan. Beberapa pertanyaan kritis dilontarkan dalam forum: Apakah anggaran Rp1,8 triliun yang telah dibelanjakan sudah berdampak pada penurunan angka kemiskinan? Apakah masih ada sekolah-sekolah yang meminta iuran kepada siswa? Apakah kondisi infrastruktur sekolah sudah merata?
“APBD ini adalah uang rakyat. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan. Maka ke depan, kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Tahun 2025 harus ada perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran,” pungkas Herman. (fit)
