Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan Sekolah Rakyat di NTB menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian menganggap sekolah yang menyasar masyarakat miskin ekstrem ini adalah program yang tepat, tapi tidak sedikit juga yang pesimis terhadap program gagasan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Menanggapi beragam reaksi masyarakat tersebut, akademisi yang juga merupakan Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Mataram, Dr. Sirajul Hadi, S.Ag., M.Pd., mengatakan, terlalu dini untuk menilai berhasil atau tidaknya sekolah rakyat ini.
“Yang ingin saya sampaikan terlalu prematur kalau kita nilai sekarang. Ini kan baru mulai. Prematur sekali kita menganggap ini gagal, ini berhasil, dan sebagainya,” ujarnya kepada Suara NTB, Kamis, 24 Juli 2025.
Ia menambahkan, jika dilihat dari tujuannya salah satunya untuk memutus mata rantai kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, sekolah rakyat ini merupakan program yang penting untuk disukseskan. Ia mengajak masyarakat dan pihak terkait untuk sama-sama mengawal program sekolah rakyat, khususnya yang ada di NTB.
“Karena ini program baru, seperti apa yang saya sampaikan, ini kita harus terlibat dalam pengawalan Bersama. Sehingga apa yang dihajatkan dan tujuan yang ingin dicapai ketika program ini digagas itu bisa terwujud,” ajak Sirajul Hadi.
Ia menjelaskan, gagasan sekolah rakyat pastinya sudah direncanakan dengan matang oleh pakar-pakar terkait. Pun ada perbedaan pendapat di tengah jalan itu merupakan bagian dari dinamika yang pasti terjadi.
“Saya kira program sekolah rakyat ini dibidani oleh orang-orang yang memang ditunjuk. Mereka terdiri dari berbagai pakar di level pusat. Akademisi, politisi, seorang sosiolog, dan dari berbagai kepakaran. Saya kira mereka sudah menganalisis secara holistik dan utuh dari setiap yang gagas menjadi wacana itu. Tapi kemudian di lapangan itu ada perspektif yang berbeda ada diskusi yang berbeda, dan wacana yang berbeda saya kira itu suatu dinamika,” terangnya.
Kendati demikian, ia tetap mengajak setiap elemen masyarakat, baik pemerhati Pendidikan, pemangku kebijakan, dan masyarakat itu sendiri untuk tetap mengawal jalannya program sekolah rakyat tersebut.
“Tapi mungkin karena sekali lagi ke depan seperti apa juga kita belum tahu. Kalau sudah berjalan memang harus ada evaluasi secara periodik termasuk bagaimana meminimalisisasi stigma-stigma yang mungkin bisa mengganjal atau menghambat program ini berjalan ke depannya,” tutupnya. (sib)
