Mataram (Suara NTB) – DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, untuk segera menentukan langkah terkait kondisi PT Gerbang NTB Emas (PT GNE). BUMD ini tengah menghadapi krisis keuangan dan masalah manajemen.
Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, menyatakan perlunya kejelasan sikap Gubernur terkait masa depan PT GNE, apakah akan diselamatkan atau dilikuidasi. Pernyataan ini disampaikan menyusul temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang menunjukkan kondisi keuangan PT GNE yang tidak sehat.
Berdasarkan LHP BPK, PT GNE memiliki utang ke lembaga pembiayaan sebesar Rp26,7 miliar, ditambah tunggakan pajak Rp3,13 miliar (2016-2017) dan Rp2,87 miliar (2020). Perusahaan juga mengalami kerugian usaha Rp3,37 miliar pada tahun 2024 dan memiliki piutang usaha sebesar Rp8,95 miliar serta piutang lain-lain sebesar Rp11,86 miliar yang belum tertagih.
Meskipun terlilit utang, PT GNE masih memiliki aset senilai Rp49,78 miliar. Sambirang menjelaskan bahwa PT GNE masih mampu membayar cicilan pinjaman bank sebesar Rp300 juta per bulan. Ia menilai perusahaan masih berpotensi diselamatkan.
Direksi PT GNE telah mengajukan proposal restrukturisasi kepada DPRD, namun belum disetujui. DPRD mensyaratkan penyelesaian seluruh masalah internal, terutama terkait tata kelola keuangan, dan pelunasan tunggakan pajak dan utang menggunakan aset hasil usaha mandiri, bukan dari dana penyertaan modal daerah (PMD). DPRD juga meminta valuasi seluruh aset perusahaan. (ndi)
