Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pembangunan Umum (Kemen-PU) RI melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) akan memberikan solusi khusus untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di perkotaan. Solusi tersebut menyusul terkait kesulitan dan tantangan kota besar, khususnya di Kota Mataram karena terkendala lahan.
Sekretaris DJPS, Kemen-PU RI, Essy Asiah mengatakan, pihaknya akan memberikan solusi tersendiri untuk pembangunan program prioritas Presiden Prabowo yakni Sekolah Rakyat.
“Mungkin kalau yang standar ini kan kita tingkatannya dua tingkat. Karena memang itu yang ideal. Mungkin nanti yang kota-kota besar kita mungkin bisa lebih tingkatannya gitu. Itu ada beberapa yang akan kita verifikasi dalam tata letak dan pembangunannya kalau untuk kota besar,” ujarnya kepada media, di Mataram, Senin 28 Juli 2025.
Meski demikian, ia menyebut luas ideal lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat tersebut memiliki standar yaitu minimal 5 hektar dan idealnya 6 hingga 7 hektar lebih.
“Tapi sebenarnya kalau idealnya itu kan kita ingin di situ seperti ada lapangan. Kita berharap juga kalau di atas 6 hektar misalnya di 7,8 hektar itu ada lapangan bola. Ada (tempat) lari gitu ya. Di mana anak-anak sekarang ini kan senang bola,” jelasnya.
“Dan lapangan bola itu bukan hanya bola, tapi (tempat) atletik ada di situ. Kalau di 6 hektar itu paling ada mini soccer. Nah mungkin lebih kecil lagi yang kita khawatirkan lingkup dari olahraga ini menjadi berkurang,” imbuh Essy.
Essy menambahkan, jika Kota Mataram kesulitan membangun Sekolah Rakyat karena keterbatasan lahan, pihaknya menyarankan untuk membangun di kabupaten terdekat. Misalnya di Lombok Barat.
“Nanti kalau di Mataram ada di Lobar. Sebenarnya tidak harus di kotanya. Sebenarnya begini. Provinsi itu kan bisa menjadi koordinatornya. Kalau Lombok Baratnya ada yang dekat gitu,” terangnya.
Ia mencontohkan, kasus serupa yang terjadi di kota-kota besar lain seperti Makassar dan Jakarta. “Jadi tidak harus misalnya, ini tidak ada (lahan), yang dekat kan ada gitu. Kalau yang kita mungkinkan kayak di Jakarta kan tidak ada pinggirannya Jakarta. Sehingga kita buatkan di Bekasi,” tutupnya.
Mengutip berita sebelumnya, Pemerintah Kota Mataram memastikan belum siap membangun sekolah rakyat sesuai permintaan pemerintah pusat. Pasalnya, persyaratan lahan seluas 5-10 hektar tidak tersedia.
Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Lalu Samsul Adnan dikonfirmasi pada, Rabu, 16 April 2025 menjelaskan, Kementerian Sosial Republik Indonesia telah bersurat ke seluruh kabupaten/kota untuk membangun sekolah rakyat dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Pemerintah pusat menargetkan pembentukan 100 sekolah rakyat. Khusus di Provinsi NTB, akan ada beberapa kabupaten/kota yang mengajukan, termasuk Panti Sosial Paramitha di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.
Sedangkan, Kota Mataram masih mencari lahan. Pemerintah pusat memberikan syarat lahan digunakan mencapai 5-10 hektar. “Sampai saat ini, belum ada keputusan dimana mengusulkan membangun sekolah rakyat. Kalau lahan 5-10 hektar tidak ada di Kota Mataram,” terangnya.
Persyaratan lahan dinilai sangat berat. Wali Kota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana sebut Samsul, belum berani menentukan atau mengusulkan lokasi sekolah rakyat. “Pak Wali sendiri belum berani menentukan akan diusulkan tahun ini,” tambahnya. (sib)
