PERMASALAHAN banjir dan abrasi di Kota Mataram kembali menjadi sorotan dalam sebuah rapat di DPRD Kota Mataram, belum lama ini. Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kota Mataram, Muhammad Al Hariri, S.Pd.I., menilai, langkah normalisasi sungai yang selama ini dilakukan belum optimal dan perlu pendekatan yang lebih strategis serta anggaran berkelanjutan.
Hariri menekankan, normalisasi selama ini lebih banyak dilakukan secara manual, yang dinilai kurang efektif. Ia menyebut penggunaan alat berat seperti ekskavator jauh lebih efisien dalam mengangkat sedimen yang mengendap di dasar sungai.
“Selama ini kita saksikan dan usulkan normalisasi, tapi secara manual. Itu berisiko dan tidak efektif. Yang efektif adalah menggunakan beko,” ujarnya.
Ia menyoroti keterbatasan dalam pelaksanaan normalisasi tidak hanya terletak pada metode pengerjaan, melainkan juga pada kondisi fisik infrastruktur. Talut atau dinding penahan sungai dinilai tidak cukup kuat untuk mendukung pengangkatan sedimen hingga ke tepi sungai.
“Talut yang ada sekarang berada di atas tumpukan sedimen. Jadi tidak kuat menopang. Jika pengangkatan dilakukan sampai ke pinggir, bisa menyebabkan ambruknya talut,” jelasnya.
Menurut anggota Komisi IV ini, hal tersebut menyebabkan normalisasi hanya dilakukan di bagian tengah sungai, sehingga tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Hariri mendorong agar perencanaan ke depan melibatkan anggaran khusus yang memungkinkan rehabilitasi menyeluruh, termasuk pembangunan ulang talut yang lebih kokoh.
Hariri menyinggung pentingnya pemetaan sistem drainase dan aliran sungai di Kota Mataram. Meskipun beberapa wilayah seperti Sandubaya memiliki sungai yang lebar, namun ketika aliran masuk ke wilayah tengah kota seperti Sekarbela, saluran menjadi menyempit. Hal ini dinilai menjadi salah satu penyebab banjir yang kerap melanda kota.
“Ini perlu kita pikirkan sebagai proyek jangka panjang. Mataram bisa saja tenggelam kalau tidak ditangani dengan perencanaan multi-years,” katanya.
Isu lain yang turut dibahas adalah keberadaan sampah kiriman dari daerah lain seperti Lombok Barat dan Lombok Tengah, yang masuk melalui aliran sungai ke wilayah Kota Mataram. Ia menilai bahwa tidak seluruh sampah penyebab banjir berasal dari warga Mataram, melainkan juga dari daerah tetangga.
“Kenapa kita tidak berpikir untuk membuat jaring penahan sampah di perbatasan sungai? Supaya sampah kiriman ini bisa ditangani sebelum masuk ke kota,” usulnya.
Ia menyarankan agar jaring penahan dipasang di setiap titik masuk sungai ke Kota Mataram dan dilakukan pembersihan rutin oleh dinas terkait setiap hari.
Tak hanya fokus pada persoalan banjir, Hariri juga menyoroti persoalan abrasi pantai yang semakin mengkhawatirkan. Ia menyatakan bahwa garis pantai Kota Mataram semakin tergerus dan butuh penanganan segera. “Kita perlu bangun tanggul pantai. Dalam dua tahun ini, pesisir bisa habis kalau tidak segera ditangani,” ujarnya saat menyampaikan usulan kepada mitra seperti BPBD, Dinas Perkim, dan Dinas Lingkungan Hidup (LH).
Menurutnya, isu pesisir harus masuk dalam agenda proyek strategis daerah ke depan agar Kota Mataram tidak kehilangan garis pantai akibat abrasi. (fit)
