Mataram (Suara NTB) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram terus mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap maraknya potensi penipuan yang mengatasnamakan layanan IKD melalui media sosial dan aplikasi pesan instan.
Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Mansur, mengatakan bahwa edukasi dilakukan secara masif melalui berbagai saluran, seperti media sosial resmi, kegiatan langsung di lapangan, serta kerja sama lintas instansi.
“Kami menerima laporan adanya oknum tidak bertanggung jawab yang menawarkan bantuan aktivasi IKD dengan iming-iming kemudahan. Padahal, itu tidak resmi. Karena itu, kami terus menyosialisasikannya melalui media sosial masing-masing OPD,” ujarnya, Jumat, 1 Agustus 2025.
Penipuan yang dimaksud biasanya bermodus menawarkan jasa aktivasi IKD secara daring atau pribadi, lalu meminta data kependudukan bahkan uang sebagai imbalan. Hal ini dinilai sangat berisiko karena membuka peluang terjadinya penyalahgunaan identitas.
Mansur menegaskan bahwa aktivasi IKD tidak dipungut biaya dan hanya dapat dilakukan secara langsung oleh petugas resmi Dukcapil. “Syukurnya, sejauh ini tidak ada warga yang menjadi korban. Aksi tersebut baru sebatas sapaan atau percobaan komunikasi. Masyarakat kita cukup cerdas dalam menyikapinya,” jelasnya.
Dukcapil Kota Mataram mengingatkan bahwa aktivasi IKD hanya dapat dilakukan oleh pemilik data sendiri melalui aplikasi resmi, dan harus melewati proses verifikasi tatap muka oleh petugas yang berwenang. “Kami harap masyarakat tidak mudah percaya jika ada pihak yang menjanjikan aktivasi cepat tanpa melalui prosedur resmi. Itu sangat rawan penyalahgunaan identitas,” tegas Mansur.
Untuk mengantisipasi penyebaran informasi palsu, Dukcapil Mataram menerapkan strategi jemput bola ke masyarakat umum, sekolah, kampus, dan instansi pemerintahan. Selain itu, mereka juga membuka layanan konsultasi IKD di kantor Dukcapil serta memberikan pelatihan digital kepada perangkat kelurahan. “Perangkat kelurahan juga kami libatkan agar bisa ikut menyosialisasikan proses aktivasi IKD yang benar kepada masyarakat,” tambahnya.
IKD merupakan bagian dari transformasi digital pelayanan publik yang dicanangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah menargetkan sebagian besar masyarakat telah mengaktifkan IKD sebelum akhir 2025.
Pemkot Mataram menyatakan dukungan penuh terhadap program nasional ini, namun tetap mengutamakan perlindungan data pribadi masyarakat. “Kami mendukung target digitalisasi kependudukan, tetapi keamanan data masyarakat adalah prioritas. Karena itu, edukasi menjadi kunci utama,” pungkasnya. (pan)
