Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram memastikan akan mempermudah izin belajar dan tugas belajar bagi aparatur sipil negara terutama guru dan tenaga pendidik. Kebijakan ini dalam mendukung pengembangan karir dan kompetensi ASN.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram Taufik Priyono dikonfirmasi pada, Jumat, 1 Agustus 2025 menerangkan, pemerintah pusat memberikan kebijakan untuk mempermudah izin belajar, tugas belajar, dan pencantuman gelar bagi aparatur sipil negara. Kebijakan ini berdasarkan hasil kesepakatan antara Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains,dan Teknologi.
Tujuannya untuk mendukung pengembangan karir dan kompetensi ASN terutama guru, dosen,dan tenaga pendidik. “Iya, memang ada kemudahan diberikan untuk izin belajar dan tugas belajar,” terangnya.
Taufik menegaskan, tugas dan izin belajar harus tetap ada persetujuan. Hanya saja untuk pembelajaran jarak jauhnya diakui dan bagi yang telah lama sekolah namun tidak punya izin belajar diperbolehkan untuk penyesuaiannya pendidikannya. “Kayak pemutihan begitulah jadinya,” jawabnya.
Ia menjelaskan, prosedur pengurusan izin belajar cukup surat keterangan tanda perkuliahan dari perguruan tinggi dan pengantar dari pimpinan organisasi perangkat daerah.
Mantan Sekretaris BKPSDM menambahkan, pengantar dari pimpinan OPD penting, agar pada saat ada kegiatan kampu di jam kerja dapat diberikan dispensasi. “Kenapa izin dari pimpinan OPD penting supaya bisa diberikan dispensasi kalau ada kegiatan di kampusnya,” ujarnya.
Taufik menambahkan, rencana kebijakan ini juga akan dipertimbangkan untuk menghilangkan batasan jarak dan metode pembelajaran baik melalui e-learning, hybrid, atau full time. Semuanya akan diakui untuk pengembangan karir aparatur sipil negara.
Pemerintah mempermudah izin belajar dan tugas belajar untuk mendorong ASN lebih banyak menempuh pendidikan tinggi tanpa terkendala prosedur birokrasi yang rumit. (cem)
