ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman, A.Md., meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram segera melakukan evaluasi terhadap strategi dan program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan selama ini. Permintaan ini menyusul angka kemiskinan ekstrem di daerah ini stagnan pada angka 21.826 jiwa sejak tahun 2024.
Indikasi stagnannya angka kemiskinan dinilai sebagai cerminan kurang maksimalnya upaya Pemkot dalam memahami dan menangani persoalan kemiskinan secara mendalam. “Data dari BPS adalah data resmi negara. Maka kalau angka kemiskinan tidak mengalami penurunan, bahkan dikhawatirkan bertambah, ini jadi bahan evaluasi yang serius,” ungkap Herman.
Ia menilai perlu adanya perombakan terhadap program-program bantuan dan stimulus ekonomi yang selama ini dilaksanakan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Herman, efektivitas dari bantuan-bantuan tersebut patut dipertanyakan.
“Banyak warga yang merasa berhak menerima bantuan, tapi justru tidak mendapatkannya. Sebaliknya, ada warga yang tidak layak menerima namun justru mendapatkan bantuan. Ini menunjukkan kemungkinan adanya kesalahan dalam pola pendataan dan distribusi bantuan,” jelasnya.
Politisi Partai Gerindra ini juga menekankan pentingnya keakuratan data penerima manfaat sebagai dasar dalam merancang program yang tepat sasaran. Jika data yang digunakan tidak valid atau salah sasaran, maka upaya pengentasan kemiskinan menjadi tidak efektif.
“Ini harus menjadi evaluasi serius dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun ke depan. Kalau RPJMD tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan, maka target penurunan angka kemiskinan bisa gagal total,” katanya.
Oleh karena itu Herman menyarankan agar Pemkot tidak hanya menyalurkan bantuan dalam bentuk uang atau barang, tetapi juga memperkuat program yang bersifat produktif dan berkelanjutan. Salah satunya melalui pengembangan wirausaha baru di masyarakat.
“Bantuan modal usaha pun harus diiringi dengan pendampingan dan pengawasan. Kalau tidak, bantuan itu bisa saja menguap begitu saja tanpa hasil,” ujarnya.
Menurut anggota dewan tiga periode ini, stagnansi angka kemiskinan bukan sesuatu yang bisa dimaklumi. Justru hal ini harus menjadi cambuk untuk memperbaiki arah kebijakan ke depan. Ia mengingatkan bahwa visi dan misi kepala daerah, seperti janji kampanye terkait pengentasan kemiskinan, harus benar-benar diwujudkan dalam kebijakan nyata dan terukur.
Herman menekankan pentingnya data BPS sebagai dasar pijakan untuk seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kota Mataram dalam merancang program ke depan. Ia berharap data ini tidak dibantah, melainkan dijadikan cermin untuk memperbaiki kinerja.
“Setiap program pemerintah tujuannya pasti mensejahterakan rakyat. Kalau angka kemiskinan tidak turun, bahkan meningkat, maka ini bisa dianggap sebagai kegagalan,” pungkasnya. (fit)
