Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Ahmad Zaini meminta kepada jajaran manajemen RSUD Tripat untuk melakukan efisiensi jumlah pegawai yang jumlahnya dianggap overload. Bupati memerintahkan pihak RSUD memangkas 30 persen dari jumlah pegawai yang saat ini mencapainya 545 orang.
Saat turun ke RSUD Tripat pada Selasa, 5 Agustus 2025. Di hadapan semua manajemen dan aparatur RSUD Tripat, Bupati menekan agar pelayanan lebih ditingkatkan. Menurutnya, semua jajaran aparatur RSUD yang menentukan baik buruknya pelayanan di RSUD, bukan dari pihak luar. “Sebab kalau rumah sakit mau baik, tidak punya beban dan pendapatannya tinggi akan kembali ke kesejahteraan jajaran RSUD sendiri,” tegasnya.
Jika pendapatan RSUD tinggi tentu akan kembali untuk kesejahteraan jajaran rumah sakit sendiri. Sebab, 40 persen dari itu adalah hak dari jajaran RSUD. Tidak ada ke Pemkab. Pemda kata hanya ingin pelayanan yang baik, semua terlayani dan gedungnya menjadi bagus, begitupula pelayanan. “Dengan demikian maka seluruhnya adalah manfaatnya ada bagi bapak ibu, bukan untuk kami,” imbuhnya.
Untuk itu, ia pun kembali meminta kepada manajemen dan jajaran RSUD untuk bekerja dengan mengedepankan integritas dan yang lain-lain (kepentingan) disingkirkan. Sebab kalau semua ikhtiar sudah dilakukan, bukan hanya mengganti seluruh pejabat di lingkup RSUD, namun ia akan melaporkan ke pihak berwajib atas penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan.
Bupati memberikan target kepada managemen RSUD pada Desember ini harus mengurangi pegawai. “Saya targetkan kepada rumah sakit pada Desember ini, harus dapat mengurangi pegawai 30 persen, apapun caranya. Kalau nggak, manajemen yang saya ganti,” tegasnya.
Sementara itu Wadir Pelayanan RSUD Tripat dr H Kaspan menerangkan pihaknya menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Bupati. Pihaknya mengevaluasi ulang sejumlah program untuk meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD. Yang dievaluasi itu terkait sistem layanan berbasis keterbukaan, sehingga dipantau keluhan masyarakat. Lebih-lebih warga bisa melapor ke akun media sosial Bupati dan Wabup.
“Banyak sisi yang perlu kita layani untuk meningkatkan kualitas layanan, evaluasi kami terakhir beberapa pasien pemahaman juga kurang, akhirnya juga buat duta service excellence,” jelasnya.
Duta service excellence ini bertugas melayani memberikan informasi pada pasien. Itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan. Di samping evaluasi kembali per unit, kamar operasi, dan lainnya.
Terkait efisiensi jumlah pegawai sebesar 30 persen, menurutnya itu akan dilihat lagi dan dikaji pegawai yang bekerja. Di RSUD ada dua kategori pegawai, ada bidang teknis dan non teknis. Yang teknis seperti perawat, dokter, tim medis. Sedangkan non teknis itu seperti administratif, kemungkinan itu yang akan dievaluasi. Artinya, menurut Bupati, kalau sebuah pekerjaan bisa dikerjakan oleh satu orang, kenapa harus empat orang. Sebab di era digitalisasi ini pekerjaan yang non teknis itu bisa dilayani dengan sistem teknologi sehingga itu menjadi bagian evaluasi.
Disebutkan, jumah pegawai di RSUD sebanyak 858 orang, jika itu dikurangi 30 persen maka ada sekitar 235 orang yang akan dipangkas atau dikurangi. Lantas kemana mereka ini akan dibawa? Tentu hal ini menjadi bahan kajian mendalam dari pihak RSUD. Namun diakui, jumlah pegawai RSUD kelebihan atau overload. “Kalau teknis kita tetap kekurangan,” imbuhnya.
Dikatakan kalau berkaca dari rumah sakit lain, seperti yang satu tipe dengan RSUD Tripat jumlah pegawainya di atas 1.000 orang, lalu RSUD Praya tipe C pun di atas 1.000 orang. Â (her)
