PEMPROV NTB akan melakukan pengisian secara bertahap untuk 13 jabatan eselon II yang saat ini sedang lowong. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs.Tri Budiprayitno, M.Si mengatakan, pengisian dimulai dari jabatan yang dinilai strategis dan sesuai kebutuhan provinsi.
“Pengisiannya tidak langsung semua, karena ini juga akan kita pertimbangkan atas OPD-OPD yang merger,” ujarnya, Rabu, 6 Agustus 2025.
Proses pengisian jabatan lowong kali ini masih menunggu izin Kemendagri hingga batas waktu 20 Agustus 2025. Jika melewati tanggal tersebut, proses mutasi atau pergeseran pejabat cukup dilaporkan saja ke Kemendagri.
Seluruh proses moving pejabat harus dengan seizin tertulis Mendagri sampai tanggal 20 Agustus. Kalau sudah lewat, sifatnya hanya melaporkan, jelasnya.
Pengisian jabatan saat ini dilakukan dengan skema seleksi terbuka (Selter).
Sementara jika ada pergeseran OPD nantinya akan melalui skema job fit. Yang mana, di pergeseran seluruh OPD bisa mengikuti bahkan yang saat ini menempati posisi Kepala OPD definitif.
“Artinya, semua punya peluang. Kalau pergeseran bisa melalui job fit, dan pengisian bisa lewat Selter,” katanya.
Terkait prioritas OPD mana yang akan diisi terlebih dahulu, BKD menyebut beberapa jabatan strategis yang menjadi perhatian. Seperti Inspektorat, Biro Hukum, Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas ESDM dan Biro Organisasi.
“Semuanya pasti punya pertimbangan-pertimbangan. Seperti kalau kita bicara dalam konsep kekinian maka Inspektorat sangat strategis untuk diisi duluan. Artinya semua OPD yang kosong kita sampaikan kepada pimpinan, nanti pimpinan yang akan menentukan. Tapi tadi kalau disebut prioritas itu salah satunya,” jelasnya.
Gubernur NTB, Dr.H. Lalu Muhamad Iqbal sebelumnya sempat mengatakan pihaknya akan segera membuka seleksi terbuka jabatan Kepala OPD yang rencananya pembentukan Pansel dilakukan bulan ini.
Untuk menentukan orang yang tepat, mantan Duta Besar RI untuk Turki itu menegaskan akan memberikan catatan-catatan khusus demi tercapainya visi misi Iqbal-Dinda dalam lima tahun ke depan. “Pasti di setiap posisi dalam mencapai visi-misi prioritas pasti saya akan berikan tambahan catatan yang kita butuhkan, orang-orang seperti apa,”katanya.
Sementara, 13 Jabatan Kepala OPD yang saat ini diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bappenda).
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Inspektorat, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Karo Organisasi, Karo Hukum, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Perekonomian, Biro Hukum, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, dan Dinas Perhubungan. (era)
