Mataram (Suara NTB) – Pemangkasan anggaran dan efisiensi belanja pemerintah mulai memberikan dampak signifikan terhadap sektor konstruksi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Akibat minimnya proyek fisik dari pemerintah, banyak kontraktor lokal terpaksa menganggur.
Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) NTB, H. Agus Mulyadi, mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi pemerintah telah memperparah kondisi ekonomi kontraktor di daerah.
“Pemerintah sedang efisiensi, tapi efeknya kontraktor banyak yang tidak dapat pekerjaan. Ekonomi nasional juga lesu, peredaran uang kecil sekali. Kondisi kita sekarang sedang tidak baik-baik saja,” ujar H. Agus, Jumat, 8 Agustus 2025.
Kondisi lesu ini memaksa banyak kontraktor untuk mencari peluang kerja di luar sektor konstruksi. Bahkan, pemutusan hubungan kerja (PHK) tak lagi bisa dihindari karena efisiensi jumlah pegawai menjadi pilihan utama perusahaan. “Mau tidak mau mereka harus alih profesi. Kalau hanya mengandalkan proyek pemerintah, tidak akan cukup untuk bertahan,” jelas Agus.
Sebagian besar perusahaan kini hanya merekrut tenaga kerja saat proyek berjalan dan melepas mereka setelah pekerjaan selesai. Proses digitalisasi dalam sektor konstruksi, seperti sistem tender online, juga mengubah kebutuhan tenaga kerja yang kini lebih mengandalkan keahlian IT.
Gapensi NTB berharap pemerintah lebih bijak dalam melakukan distribusi proyek konstruksi. Agus menyoroti praktik penunjukan langsung (PL) untuk proyek bernilai besar yang hanya dikerjakan oleh satu atau dua perusahaan.
“Kalau kue ini dibagi ke lebih banyak kontraktor, akan terjadi pemerataan. Jangan satu proyek besar langsung diberikan ke satu perusahaan saja,” tegasnya.
Menurutnya, pemecahan proyek menjadi beberapa paket kecil dapat memberi kesempatan kepada lebih banyak kontraktor lokal dan memperluas perputaran uang di daerah. Ia menambahkan, efisiensi anggaran yang berlebihan justru mengurangi jumlah proyek secara drastis.
“Yang biasanya empat paket, sekarang jadi satu paket. Peredaran uang makin sulit. Kita punya barang pun mau dijual, tidak ada yang beli,” keluh Agus.
Agus menegaskan bahwa sektor konstruksi bukan satu-satunya yang terdampak, tetapi hampir seluruh sektor bisnis di NTB sedang mengalami tekanan berat. “Yang penting sekarang ini bagaimana kita bisa bertahan dulu. Semua lini bisnis sedang tidak sehat,” ujarnya.
Gapensi NTB mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan ulang dampak kebijakan efisiensi anggaran, terutama dalam hal pengadaan proyek fisik yang menjadi sumber kehidupan banyak kontraktor lokal. (bul)
