Praya (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini terus membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi NTB maupun pemerintah pusat, soal rencana pembangunan jalur by pass Kopang-Biao –Jontlak, Praya Tengah. Targetnya, pembangunan bypass tersebut bisa masuk menjadi Program Strategis Nasional (PSN), sehingga seluruh pembiayaan pembangunan jalur bypass tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Sebagai dasar usulan, Pemkab Loteng sudah menyelesaikan tahap Pra Feasibility Study (Studi Kelayakan) untuk pembangunan jalur bypass Kopang-Biao tersebut. Salah satu hasilnya yakni soal besaran kebutuhan anggaran untuk pembebasan lahan dengan perkiraannya mencapai Rp 600 miliar lebih. Belum termasuk kebutuhan anggaran untuk pembangunan fisik jalannya.
“Dari hasil pra FS yang sudah kita lakukan di tahun 2024 lalu, kebutuhan anggaran untuk pembangunan jalur by pass Kopang-Biao ini cukup besar. Untuk pembebasan lahan itu perkiraannya di atas Rp 600 miliar. Belum lagi kebutuhan anggaran untuk pembangunan jalannya,” sebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Loteng H. Lalu Wiranata, S.IP.M.A., diruang kerjanya, Kamis, 7 Agustus 2025.
Kalau pembangunannya ditangani pemerintah kabupaten, jelas tidak akan mampu, sehingga solusinya, pembangunan jalur tersebut diusulkan untuk ditangani oleh pemerintah pusat. Terlebih status jalan tersebut juga sudah menjadi jalan nasional.
Rencananya pengusulan pembangunan jalur by pass Kopang-Biao akan dilakukan tahun depan. Sementara itu, Pemkab Loteng menyiapkan semua dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Sembari terus membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Harapannya, kalau tahun 2026 mendatang usulan pembangunannya bisa masuk menjadi program pemerintah pusat setidaknya tahun 2027 pembangunan sudah dimulai. “Terpenting usulan programnya bisa masuk saja dulu. Perkara teknis nantinya, itu biarkan pemerintah pusat yang mengatur. Apakah harus ada sharing anggaran dari pemerintah kabupaten atau bagaimana,” ujarnya.
Ia menegaskan Pemkab Loteng akan berupaya maksimal untuk bisa mewujudkan pembangunan jalur by pass Kopang-Biao sepanjang lebih dari 13 kilometer tersebut. Mengingat, vitalnya keberadaan jalur tersebur bagi Loteng. Karena jalur itu terbangun, akses kendaraan menuju Kota Praya akan lebih mudah.
Dengan begitu Kota Praya akan lebih ramai dan hidup serta akan mendorong pergerakan ekonomi. “Akses ini juga akan semakin mempermudah masyarakat menuju kawasan The Mandalika, bandara serta bisa menjadi alternatif tercepat bagi kendaraan yang mau ke pelabuhan Lembar,” terang Wiranata.
Bahkan saat ini, hampir 80 persen kendaraan pengangkut barang maupun komoditi dari wilayah timur yang hendak ke pelabuhan Lembar, sudah melalui jalur Kopang-Biao, sehingga kondisi jalur tersebut di jam-jam tertentu sudah mulai dipadati kendaraan atau truk pengangkut barang dan komoditi lainnya.
“Kondisi ini kita harapkan bisa menjadi salah satu pertimbangan dari pemerintah pusat. Agar pembangunan jalur bypass Kopang-Biao ini direalisasikan nantinya. Karena akan nyambung dengan jalur by pass dalam kota Praya, PLN-Batujai serta jalur bypass bandara,” pungkasnya. (kir)
