Tanjung (Suara NTB) – Potensi krisis air bersih di Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara (KLU), tidak hanya krusial bagi pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi pertaruhan citra Gili Trawangan di mata masyarakat dunia. Oleh karenanya, Gili Hotels Association (GHA) meminta pemerintah baik daerah hingga pusat, untuk tidak menghentikan pasokan air bersih.
Ketua GHA, Lalu Kusnawan, Jumat, 8 Agustus 2025 mengungkapkan, para pengusaha dan masyarakat di Gili Trawangan sampai saat ini dilanda was-was dengan adanya sanksi KPPU yang menimpa PDAM Amerta Dayan Gunung dan mitranya – PT. Tiara Cipta Nirwana. Air bersih yang disalurkan oleh PDAM sejak tahun 2021, sangat berperan dalam membantu keberlangsungan sektor pariwisata.
Kusnawan menyatakan, GHA menghormati proses hukum di KPPU yang sedang berlangsung terkait KPBU SWRO. Namun demikian, sebagai masyarakat dan bagian dari stakeholder pemerintah yang menyumbang keberlangsungan ekonomi Indonesia, GHA berhadap pasokan air bersih tidak dihentikan.
“Pasokan air bersih ke wilayah Gili Trawangan harusnya berjalan secara normal dan lancar, tanpa gangguan. Kelancaran pasokan air bersih sangatlah krusial dalam menjamin kenyamanan dan kelangsungan operasional hotel, restoran, penginapan, dan fasilitas publik lain dan juga masyarakat,” paparnya.
Kusnawan tak dapat membayangkan dampak negatif muncul apabila suplai air bersih mendapat gangguan dalam jangka menengah dan panjang. Sebab untuk jangka pendek saja, manajemen properti di Gili Trawangan harus bersiap menghadapi cancel booking tamu jika Gili Trawangan tidak ada air bersih.
“Tidak ada suplai air bersih ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan serius bagi wisatawan, yang pada akhirnya dapat merusak citra destinasi Gili Trawangan di mata dunia,” ungkapnya.
Ia menegaskan, Gili Trawangan sampai saat ini merupakan salah satu destinasi wisata internasional unggulan yang menjadi ikon pariwisata, bukan saja di Kabupaten Lombok Utara, namun di NTB dan Indonesia secara umum. Dasar itu pula, pihaknya meminta agar pemerintah memberi perhatian serius dan solusi konkret agar pasokan air bersih tidak terganggu ataupun terhenti.
“Hal ini sudah berlangsung selama tiga tahun berturut-turut, dan selalu isunya berhembus ketika high season. Demikian juga hal nya dengan pasokan air bersih Gili Meno, harus segera diberikan solusi terbaik, karena sudah lebih dari satu tahun, Gili Meno tidak mendapatkan pasokan air bersih dari PDAM,” tambahnya.
Kusnawan mengakui, pihaknya sudah melayangkan surat permohonan untuk menjadikan isu krisis air bersih Gili Trawangan dan Meno sebagai atensi serius. Surat dimaksud telah dikirim pada kisaran 7 Juli lalu. Surat ditujukan kepada Pemda Lombok Utara, dan ditembuskan sampai ke Presiden, Prabowo Subianto, Menteri Pariwisata, Menko Marves, Komisi X DPR RI, Kapolda, Gubernur serta sejumlah Kepala OPD di daerah. (ari)
