Mataram (Suara NTB) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa di NTB harus diterima utuh tanpa potongan sepeser pun. Hal ini menyusul persetujuan alokasi PIP tahun 2025 untuk 150 ribu siswa di Pulau Lombok, sebagian besar merupakan hasil aspirasi pribadinya.
“Alhamdulillah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah menyetujui 150 ribu PIP se-Pulau Lombok untuk aspirasi saya pribadi,” kata Lalu Hadrian di Mataram, Sabtu, 9 Agustus 2025.
Lalu Hadrian menjelaskan bahwa SK pencairan PIP sudah diterbitkan. Bagi siswa yang sudah memiliki rekening, dana bantuan sudah bisa dicairkan. Sementara bagi yang belum, saat ini sedang dalam proses aktivasi rekening.
“Yang sudah memiliki rekening sudah bisa mengambil, karena dananya sudah masuk. Yang belum, sekarang sedang aktivasi,” tambahnya.
Selain dari aspirasi DPR RI, PIP juga diberikan berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTB. Sebagai Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian menekankan bahwa dana PIP murni untuk kebutuhan pendidikan siswa dan tidak boleh dipotong oleh siapapun. “Tolong gunakan anggaran PIP ini untuk keperluan sekolah anak-anak kita. Tidak boleh ada potongan satu rupiah pun, baik dari dinas, sekolah, maupun pihak lain,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa pihaknya akan terus mengawal dan mengawasi penyaluran dana agar benar-benar sampai kepada siswa sesuai peruntukannya.
Lalu Hadrian juga membawa kabar baik: mulai tahun 2026, anak-anak dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) juga akan menerima manfaat PIP. Selama ini, PAUD belum pernah tersentuh program ini. “Kalau 2025 belum masuk, 2026 nanti PAUD sudah bisa menerima. Nilainya Rp450 ribu,” ungkapnya. (ndi)
