Mataram (Suara NTB) – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama semester I tahun 2025 menunjukkan performa yang kokoh. Realisasi pendapatan dan belanja negara berjalan progresif, menjadi sinyal positif dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Kantor DJPB NTB, Ratih Hapsari, menyebut bahwa realisasi APBN di NTB merupakan instrumen strategis yang digunakan pemerintah untuk menjaga kestabilan sosial dan ekonomi masyarakat.
“APBN menjadi sarana utama pemerintah untuk memastikan pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan penguatan ekonomi masyarakat terus berjalan,” ujar Ratih.
Meskipun secara agregat ekonomi NTB mengalami kontraksi sebesar -1,47% (year-on-year) akibat penurunan di sektor tambang, sektor non-tambang justru tumbuh signifikan hingga 5,57% (y-on-y). Pertumbuhan ini mencerminkan daya tahan dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tetap produktif.
Perdagangan luar negeri NTB mencatat surplus kumulatif sebesar US$16,64 juta hingga Juni 2025, dengan nilai ekspor pada bulan Juni mencapai US$90,16 juta, jauh melampaui impor sebesar US$33,75 juta.
Inflasi tahunan tetap terkendali di angka 2,51%, menunjukkan kestabilan harga dan daya beli masyarakat yang terjaga. Sementara itu, indikator kesejahteraan petani dan nelayan juga mengalami perbaikan, tercermin dari: Nilai Tukar Petani (NTP): 124,13. Nilai Tukar Nelayan (NTN): 107,19
Hingga akhir Juni 2025, total pendapatan negara di NTB mencapai Rp1,73 triliun (40,2% dari target), dengan rincian sebagai berikut:
Penerimaan Pajak: Rp1,28 triliun. Kepabeanan dan Cukai: Rp55,45 miliar. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak): Rp395 miliar.
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp12,25 triliun (44,56% dari pagu), terdiri dari: Belanja Pemerintah Pusat: Rp2,92 triliun.
Transfer ke Daerah (TKD): Rp9,33 triliun.
Penyaluran TKD, termasuk Dana Desa sebesar Rp666,53 miliar, berkontribusi besar dalam pembangunan desa dan penanganan kemiskinan. Pemerintah juga mengucurkan sejumlah program bantuan sosial, antara lain:
Bantuan Pangan Non-Tunai: Rp736,54 miliar untuk 1,37 juta keluarga. Program Keluarga Harapan (PKH): Rp389,44 miliar untuk 557,2 ribu keluarga. BLT Dana Desa: Rp48,53 miliar untuk 21.030 keluarga.
Ratih Hapsari memperkirakan pendapatan negara di NTB selama semester II 2025 akan meningkat hingga Rp1,3 triliun, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan digitalisasi layanan perpajakan.
Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) diproyeksikan mencapai Rp3,86 triliun, dan penyaluran TKD diperkirakan menyentuh angka Rp10,01 triliun. Hal ini menuntut percepatan realisasi anggaran oleh pemerintah daerah dan satuan kerja agar manfaat fiskal segera dirasakan masyarakat.
Dengan realisasi APBN yang on-track, surplus perdagangan yang signifikan, serta inflasi yang terkendali, NTB menunjukkan fondasi ekonomi yang semakin kuat di tahun 2025. Optimisme ini diharapkan menjadi momentum bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah NTB. (bul)
