Mataram (Suara NTB) – Memasuki semester II tahun anggaran 2025, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai masih rendah, bahkan di bawah 30 persen. DPRD NTB mendesak Pemprov agar segera melakukan percepatan belanja guna menjaga roda ekonomi daerah tetap bergerak.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi II DPRD NTB, Lalu Arif Rahman Hakim, yang menyebut rendahnya serapan anggaran berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi daerah. “Harus segera dibelanjakan karena berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Ini bukan soal efisiensi, tapi reposisi anggaran,” tegas Lalu Arif, Minggu, 10 Agustus 2025.
Menurut Lalu Arif, anggaran APBD 2025 telah disusun oleh pemerintahan sebelumnya. Oleh karena itu, pergeseran (reposisi) anggaran dianggap perlu agar bisa segera dibelanjakan untuk program-program prioritas.
Ia menilai, rendahnya serapan anggaran menyebabkan stagnasi dalam perputaran ekonomi daerah. Pemerintah provinsi diminta segera mengambil langkah konkret agar ekonomi NTB tidak melambat. “Harus ada langkah konkret. Ini stagnan. Harus segera dibelanjakan supaya ekonomi kita bergerak,” tambahnya.
Politisi Partai NasDem itu menekankan bahwa belanja pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong perputaran uang di masyarakat. Ketika anggaran dibelanjakan secara tepat dan cepat, daya beli masyarakat akan meningkat dan konsumsi rumah tangga—sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi—akan terdorong. “Ketika anggaran dibelanjakan maka otomatis ekonomi bergerak. Ini bukan efisiensi, tapi reposisi. Harapan kita segera dibelanjakan,” ujarnya lagi.
Berdasarkan data Pemprov NTB, hingga memasuki semester II 2025, realisasi belanja APBD masih rendah. Sejumlah faktor disebut menjadi penyebabnya, antara lain : Pergeseran anggaran, Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penyesuaian belanja dan Hambatan administratif lainnya.
Sesuai arahan Gubernur NTB, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta melakukan percepatan belanja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, Lalu Arif juga menyoroti bahwa belanja APBD NTB masih didominasi oleh pengeluaran rutin dan operasional. Sementara belanja modal yang menyentuh langsung kepentingan publik masih belum optimal.
Belanja pemerintah—terutama pada sektor infrastruktur, layanan publik, dan program sosial—diyakini memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap aktivitas sektor swasta.
“Sekarang ini, pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada belanja pemerintah. Kalau realisasinya lambat, akan berdampak langsung ke pertumbuhan ekonomi daerah,” tandasnya. (ndi)
—
