Mataram (Suara NTB) – Kota Mataram dinilai belum mampu mandiri secara fiskal dan terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., dalam rapat gabungan komisi dalam rangka pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), di DPRD Kota Mataram, Senin, 11 Agustus 2025.
Dalam forum tersebut, Wardana mengungkapkan bahwa saat ini struktur keuangan Kota Mataram masih bertumpu sebesar 70 persen pada dana pusat. Sementara itu, kontribusi PAD hanya 30 persen dari total anggaran daerah. “Kita masih menyusu ke pusat. Kita hanya mampu membiayai diri sendiri 30 persen. Jadi tidak ada yang bisa kita banggakan sebenarnya,” tegasnya.
Ia membandingkan Mataram dengan Kabupaten Banyuwangi, yang dalam satu dekade terakhir mampu melakukan lompatan signifikan dalam pembangunan daerah dan peningkatan PAD melalui kebijakan kepemimpinan yang progresif.
“Banyuwangi dulu dikenal sebagai kota santai dan terbelakang. Tapi setelah berganti kepemimpinan, PAD-nya naik ratusan persen. Ini contoh nyata bahwa kinerja kepala daerah bisa diukur dari bagaimana ia meningkatkan pendapatan daerahnya,” jelasnya.
Sebaliknya, menurut wardana, Mataram tidak menunjukkan progres yang signifikan meskipun berstatus sebagai ibukota provinsi. Dengan fasilitas dan infrastruktur yang lengkap, Mataram dinilai seharusnya bisa berbuat lebih.
Sektor pariwisata menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut. Potensi pantai sepanjang 9 kilometer dinilai tidak dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber PAD. Politisi PDI Perjuangan ini menyoroti bahwa kota-kota lain di Indonesia, seperti Bandung yang bahkan tidak memiliki pantai, mampu menghasilkan PAD tinggi berkat inovasi dan pengembangan destinasi wisata.
“Kota Bandung saja bisa menghasilkan PAD yang tinggi tanpa pantai. Kita punya 9 kilometer garis pantai, tapi tidak bisa dimanfaatkan untuk mendongkrak ekonomi daerah,” kritiknya.
Wardana juga menyinggung wacana pengembangan kawasan Kota Tua Ampenan yang tak kunjung terealisasi. Menurutnya, rencana tersebut hanya menjadi retorika politik tanpa eksekusi nyata.
“Wacana revitalisasi Kota Tua Ampenan sudah bertahun-tahun, tapi hanya manis di bibir. Coba lihat kota-kota lain seperti Surabaya dengan Jalan Tunjungan, Yogyakarta dengan Malioboro. Semua tertata, menjadi magnet wisata, dan meningkatkan ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Pariwisata disebut sebagai industri unggulan yang ramah lingkungan dan memiliki efek ganda (multiplier effect) besar terhadap perekonomian lokal. Ia menekankan bahwa sektor ini seharusnya menjadi prioritas dalam RPJMD. “Pariwisata itu industri tanpa polusi. Pendapatan masyarakat meningkat, produktivitas tumbuh, dan PAD ikut naik. Kenapa ini tidak jadi fokus utama kita?” katanya dengan nada kecewa.
Anggota dewan dari daerah pemilihan Mataram ini mendesak Komisi II untuk lebih kritis dalam mengevaluasi kebijakan dan program pariwisata Pemkot Mataram. Ia menanyakan apakah sudah ada blueprint atau cetak biru pengembangan pariwisata yang konkret, bukan sekadar proyek fisik tanpa arah yang jelas.
“Apa sih sebenarnya cetak biru pariwisata kita? Apakah hanya memperindah Ampenan? Kita ingin tahu arahnya. Apakah hanya itu yang dirancang selama lima tahun ke depan?”
Wardana mengingatkan bahwa kebanggaan terhadap keberhasilan memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat tidak seharusnya menjadi tolok ukur keberhasilan daerah.
“Kita hanya bisa berbangga menyusun laporan dapat DAU dan DAK. Tapi seharusnya kita bercermin, bahwa itu menunjukkan kita belum mandiri. Kita belum ada apa-apanya,” pungkasnya. (fit)
