DPRD Provinsi NTB menyoroti program hilirisasi agromaritim Pemprov NTB. Pasalnya sampai sejauh ini program unggulan tersebut dinilai masih belum nampak jelas bagaimana pola implementasinya. Meskipun diyakini sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Hasbulah Muis mempertanyakan keseriusan Pemprov NTB terkait dengan program hilirisasi agromaritim tersebut. Dimana Pemprov telah menetapkan empat lokasi kawasan industri agromaritim yakni dua di Pulau Lombok dan dua lokasi di Pulau Sumbawa.
“Pemerintah daerah berjanji membangun minimal dua kawasan industri agromaritim. Tantangannya, apakah pemerintah berani mengawal hilirisasi ini dalam lima tahun, dengan integrasi hulu-hilir yang konsisten? Seperti apa kapasitas teknis, dan pendanaan akan benar-benar tersedia,’’ tanya Hasbullah.
Disibutkan Hasbulah bahwa struktur ekonomi daerah masih bertumpu pada sektor primer dan ekstraktif, belum didorong ke arah hilirisasi. Padahal NTB memimpin potensi besar produk daerah untuk dihilirisasi. Diantaranya sektor garam dan udang yang nyaris tak memberi nilai tambah.
“Hilirisasi pada sektor garam dan udang yang dijanjikan tak kunjung terwujud, membuat triliunan rupiah mengalir keluar daerah setiap tahun. Selama lima tahun terakhir, tidak ada lompatan berarti. Nilai tambah tetap lari keluar daerah,” sebut Hasbullah.
Dipaparkan politisi PAN itu bahwa NTB memiliki surplus produksi garam mencapai 209 persen. Tetapi nilai tambahnya dinikmati daerah lain. Begitu juga produksi udang terbesar nasional tetapi hilirisasi minim. Potensi nilai tambah miliaran rupiah tidak dapat dinikmati petani dan pembudidaya lokal.
Disebutkan produksi garam NTB mencapai 143.796 ton per tahun, surplus hingga 209 persen, tetapi nilai tambahnya dinikmati daerah lain. Harga garam krosok di petani hanya Rp400/kg, sementara garam olahan masuk kembali ke NTB dengan harga Rp3.500/kg. Selisih Rp3.100/kg setara dengan potensi hilang Rp144 miliar per tahun.
“Begitu pula dengan udang. Produksi udang vaname NTB adalah terbesar nasional (196.644 ton/tahun), namun hanya 17,6 persen lahan potensial yang dimanfaatkan. Jika 10 persen produksi diolah di dalam daerah, potensi nilai tambahnya bisa mencapai Rp22,4 triliun/tahun. Ironisnya, hingga kini hilirisasi masih minim,” kata Hasbullah.
Diketahui sektor agromaritim di NTB berkontribusi sekitar 4,3 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu Pemprov juga telah memetakan hampir 40 komoditas agromaritim potensial dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, serta peternakan yang dapat dikembangkan sebagai komoditas ekspor.
Hasbullah menekankan bahwa pihaknya tidak ingin program hilirisasi agromaritim tersebut hanya manis terdengar saja. Tapi minim implementasi dan output. Karena itu pihaknya menekankan pentingnya perencanaan yang matang.
“Perlu penguatan kelembagaan dan instrumen eksekusi. Kami mendorong pembentukan Center of Excellence (CoE) Agromaritim, Task Force khusus, dan peta investasi digital. Semua ini terdengar progresif, tetapi tanpa kepemimpinan yang kuat, anggaran yang cukup, dan mekanisme akuntabilitas, program ini bisa mati di meja birokrasi,” sebutnya.
Hal itu ditekankan Hasbullah karena berkaca pada pengalaman masa lalu, bahwa banyak kebijakan strategis dan terdengar progresif tapi gagal di tahap implementasi karena kendala eksekusi. Seringkali output-nya tidak sepadan dengan retorika awal. “Periode sebelumnya membuktikan, visi ambisius sering tumbang di hadapan realitas eksekusi,” pungkasya. (ndi)
