BADAN Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menilai Program Desa Berdaya yang merupakan kebijakan dari Pemerintahan Iqbal-Dinda dalam upaya pengentasan kemiskinan di NTB.
Hal tersebut disampaikan Deputi BP Taskin Novrizal Tahar usai bertemu Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal pada Selasa, 12 Agustus 2025 beberapa pendekatan-pendekatan yang menjadi dasar rencana induk pengentasan kemiskinan.
‘’Dan beberapa hal sudah inline (sejalan) juga dengan kebijakan Pak Gubernur. Salah satunya adalah mengenai Desa Berdaya. Dan tentu kita harapkan, Desa Berdaya ini juga bisa menjadi semacam semi closed loop (sistem semi tertutup) rantai pasok. Semacam pertumbuhan ekosistem baru di desa-desa,” ujarnya.
Dengan demikian, upaya menjadikan Desa Berdaya sebagai rantai pasok, menjadi salah satu langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan. “Sehingga diharapkan ini bisa mendorong percepatan graduasi kemiskinan di desa-desa tersebut,” kata Novrizal.
Dari total 1.166 desa di NTB, sebanyak 106 desa yang masuk kategori miskin ekstrem. Ratusan desa tersebut yang akan menjadi prioritas pemerintah daerah untuk pengentasan kemiskinan. “Tadi disampaikan Pak Gubernur ada 106 desa yang kemiskinan ekstrem dan ini yang akan menjadi sasaran pak gubernur dalam program-programnya ke depan,” ujar Novrizal.
Ia menyampaikan, upaya percepatan pengentasan kemiskinan baik skala nasional maupun daerah menjadi komitmen Presiden Prabowo. Persoalan tersebut kata Novrizal menjadi perhatian serius pemerintah pusat. “Ini juga ditunjukkan dengan program-program yang saat keberpihakan ke sana,” jelasnya.
Novrizal menyebut, program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Unggulan merupakan langkah serius pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Dalam kesempatan yang sama, BP Taskin juga berencana menjadikan Lombok sebagai aglomerasi dari pertumbuhan semi closed loop atau rantai pasok tertutup. Artinya, model ini berupaya memastikan proses produksi, distribusi, dan konsumsi pangan dilakukan oleh masyarakat, tanpa harga tambahan yang memberatkan.
“Sehingga bisa menghasilkan pertumbuhan-pertumbuhan baru yang memang kuat. Salah satunya op taker-nya adalah di MBG ini. Dalam industri pangan,” pungkasnya.
