Mataram (Suara NTB) – Rencana pembatasan belanja pemerintah pada 2026 membuat industri perhotelan di Mataram kembali was-was.
Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), I Made Adiyasa, memprediksi dampaknya akan mirip kondisi awal 2025. Saat itu pemerintah membatasi kegiatan di hotel dan pelaku usaha tertekan. Setelah sempat lega ketika Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberi kelonggaran, kabar terbaru soal pembatasan belanja pemerintah membuat optimisme pelaku usaha kembali pudar.
“Setelah pemberitaan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bakal menghemat 15 item belanja kementerian/lembaga (K/L) pada 2026, saya langsung ngobrol sama teman-teman di dinas. Ternyata apa yang mereka sudah rencanakan di APBD Perubahan, dihapus lagi. Langsung dibatalkan semua. Pelatihan, bimtek, hilang semua anggarannya,” ujarnya, Senin (11/8/2025).
Menurut Adiyasa, anggota AHM mempertanyakan alasan kegiatan pemerintahan di hotel dianggap membebani negara. Ia menegaskan kegiatan itu justru menggerakkan roda ekonomi di berbagai sektor pendukung.
“Kalau ada kegiatan di hotel, sektor sekitar ikut menikmati. Contoh mudahnya pedagang sayur karena ada konsumsi di situ. Ada juga pergerakan transportasi,” katanya.
Ia menilai, yang perlu diubah adalah pola pelaksanaan, bukan menghapus kegiatan sepenuhnya. Apalagi pelaku hotel sudah dibebani berbagai tagihan, termasuk isu terbaru royalti musik.
“Sedih juga, dengan banyaknya tagihan. Belum lagi yang terbaru soal royalti. Isu efisiensi dan royalti ini bikin ribut di mana-mana,” ungkapnya.
AHM menegaskan pelaku hotel akan tetap kreatif di tengah pembatasan belanja pemerintah. “Yang pasti kita sebagai pengusaha tidak akan berhenti berkreasi untuk mensiasati suasana. Tapi harapan kita juga tetap didukung kemampuan anggaran pemerintah. Kalau memang tidak boleh berkegiatan di hotel, adakan event lah. Kita berharap pemerintah bikin event yang dampaknya jelas,” pintanya.
Adiyasa mencontohkan dampak positif event besar seperti Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) 25 Juli–1 Agustus lalu. Selama sepekan, okupansi hotel melonjak hingga 90 persen. “Setelah Fornas, tanggal 3 peserta sudah bubar. Tanggal 4 saya cek ke anggota, langsung anjlok sampai kurang dari 30 persen,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa “jantung” industri perhotelan Mataram adalah kegiatan pemerintahan. “Di Mataram itu MICE 60 persen. Dari MICE yang diadakan, porsi pemerintah itu 45 persen. Masih ada dari swasta seperti pelatihan atau rekrutmen, tapi kecil-kecil. Jadi belanja pemerintah ini yang signifikan,” terangnya.
Adiyasa berharap pemerintah mempertimbangkan dampak pembatasan belanja pemerintah sebelum kebijakan itu diterapkan. “Kalau belanja pemerintah hilang, rantai ekonomi ini ikut terputus,” pungkasnya.
Meskipun, Menteri Keuangan Sri Mulyani belum merincikan nilai efisiensi yang ditargetkan pada 2026. Namun, ia menetapkan 15 item belanja yang akan dipangkas.
Item tersebut meliputi alat tulis kantor, kegiatan seremonial, rapat, seminar, dan sejenisnya. Kajian dan analisis, diklat dan bimtek, honor output kegiatan dan jasa profesi. Percetakan dan suvenir, sewa gedung, kendaraan, dan peralatan. lisensi aplikasi, jasa konsultan, bantuan pemerintah, pemeliharaan dan perawatan, perjalanan dinas, peralatan dan mesin, serta infrastruktur.
Keputusan itu tertuangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (hir)
