Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa, menargetkan penurunan angka kemiskinan di posisi 10,8 persen di tahun 2026 dari angka saat ini 12,87 persen. Salah satu caranya dengan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.
“Kami menargetkan di tahun 2026 penurunan angka kemiskinan kita di angka 10,8 persen, karena saat ini kita masih di angka dua digit atau sekitar 12 persen,” kata Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarifuddin Jarot, Rabu, 13 Agustus 2025.
Jarot, meyakinkan, target tersebut dianggap sangat realistis untuk bisa terealisasi di tahun 2026. Di mana penduduk miskin pada Maret 2024 turun 1,04 persen terhadap Maret 2023 dan angka itu merupakan angka penurunan tiga terbesar dari kabupaten/kota di Provinasi NTB.
“Target kami anggap cukup realistis untuk kita capai di tahun 2026 karena kita akan fokuskan pada pelaksanaan program ekonomi berbasis komunitas sehingga lebih terasa,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga memberikan keterampilan dan akses belajar bagi para pelaku UMKM untuk menumbuhkan ekonomi mikro dan menengah. Termasuk juga akan melakukan sinergitas dengan program nasional salah satunya koperasi desa merah putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pengembangan ekonomi masyarakat.
“Keberadaan koperasi desa merah putih akan kita sinergikan dengan kelompok-kelompok masyarakat sehingga mereka bisa berdaya, sehingga penurunan angka kemiskinan bisa tercapai,” ucapnya.
Ia melanjutkan, beberapa kantong kemiskinan juga akan dilakukan intervensi lebih lanjut. Mengingat ada beberapa kantong kemiskinan yang sudah didata yakni di Kecamatan Utan yang paling utama, Alas, Plampang, Empang, dan kecamatan yang memiliki penduduk terbesar.
“Data-data kantong kemiskinan tersebut sudah kita serahkan ke OPD untuk dilakukan intervensi lebih lanjut sehingga penanganan yang dilakukan bisa lebih komprehensif,” Sebutnya.
Bupati menjelaskan, fenomena naik atau turunnya angka kemiskinan di Sumbawa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kemiskinan di Sumbawa bukan kemiskinan berlarut atau kemiskinan yang akut. Namun, kemiskinan itu terjadi karena faktor-faktor eksternal termasuk kejadian bencana alam.
“Salah satu contoh penyebab utama yakni inflasi, sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa membeli kebutuhan pokok salah satunya beras. Sehingga kami akan lebih fokus dalam menyelesaikan persoalan itu,” tukasnya. (ils)
