Sumbawa Besar (Suara NTB) – 15 Kepala Sekolah (kepsek) tingkat SD dan SMP diperiksa Kejaksaan Negeri Sumbawa dalam penanganan lanjutan terkait dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2022 lalu.
“Sudah ada belasan Kepala sekolah yang kita periksa termasuk mantan kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan (Dikbud). Saat ini kasus tersebut dalam proses penyidikan di Kejaksaan Agung (Kejagung),” Kata Kasi Intelejen Kejari Sumbawa, Zanuar Irkham kepada Suara NTB, Kamis, 14 Agustus 2025.
Zanuar meyakinkan, bahwa kasus tersebut (pengadaan chromebook) bukan perkara yang ditangani Kejari Sumbawa melainkan Kejaksaan Agung. Pihaknya hanya diminta melakukan pemeriksaan terhadap sekolah penerima bantuan itu termasuk memastikan kondisinya.
“Ini bukan perkara kita sendiri, beda dengan Lombok Timur. Tetapi kami sifatnya diminta bantuan oleh Kejaksaan Kejaksaan Agung untuk melakukan pemeriksaan sekolah penerima,” jelasnya.
Ia pun memastikan, pihaknya (Kejari) hanya diminta untuk mendata sekolah penerima termasuk kondisi terkini bantuan tersebut. Sementara tindak lanjut atas data itu pihaknya mengaku tidak memiliki kewenangan melainkan berada di Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Kita hanya diminta periksa sekolah penerima bantuan saja, kalau untuk tindak lanjutnya berada di Kejagung yang saat ini berada di tahap penyidikan,” ucapnya.
Berdasarkan data lanjutnya, jumlah penerima bantuan tersebut mencapai 52 sekolah mulai dari tingkat PAUD/ TK, SD, dan SMP. Sementara terkait dengan kondisi terhadap barang-barang itu, masih ditemukan di Sekolah dan digunakan oleh guru untuk keperluan sekolah.
“Rata-rata barang-barang itu (chromebook) yang kita temukan masih ada dan digunakan. Tetapi tetap kita lakukan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan kondisi terkini,” tukasnya. (ils)
