Mataram (Suara NTB) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah berpotensi memicu lonjakan inflasi di NTB, khususnya pada sejumlah komoditas pangan strategis yang masih bergantung pada pasokan luar daerah.
Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi NTB, enam dari 12 komoditas pangan utama di daerah ini masih belum mandiri secara produksi dan rentan mengalami defisit jika permintaan meningkat tajam akibat implementasi MBG.
Sekretaris DKP NTB, Muhammad Su’aidi, menjelaskan bahwa meskipun NTB mengalami surplus pangan secara umum, kondisi ini sangat bergantung pada distribusi dari luar daerah, seperti Jawa dan Bali.
“Kalau hanya mengandalkan produksi lokal, NTB masih defisit di beberapa komoditas penting seperti bawang putih, kedelai, daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi, dan gula pasir,” ujar Su’aidi pada Kamis, 14 Agustus 2025.
Disebutkan pula bahwa stok pangan seperti beras cukup hingga enam bulan ke depan, namun untuk komoditas seperti bawang putih, pasokan sangat terbatas dan hanya tersedia dari daerah tertentu seperti Sembalun. Selebihnya, masih diimpor dari luar NTB.
Adapun 12 komoditas strategis yang dipantau karena berpengaruh langsung terhadap inflasi adalah : Beras, Jagung, Kedelai, Cabai besar, Cabai rawit, Bawang merah, Bawang putih, Daging sapi, Daging ayam ras, Telur ayam ras, Gula pasir, Minyak goreng. Dari jumlah tersebut, enam komoditas masih rawan terganggu jika pasokan dari luar daerah tersendat akibat lonjakan permintaan.
Meski produksi daging sapi NTB tergolong tinggi, ketersediaan daging segar masih belum sebanding dengan kebutuhan pasar. Banyak peternak enggan memotong hewan saat dibutuhkan, sehingga pasokan mengandalkan daging beku dari luar daerah.
Demikian juga dengan telur ayam ras, yang belum mampu dipenuhi sepenuhnya oleh peternak lokal. Sentra peternakan di Lombok Barat belum memiliki kapasitas produksi yang optimal karena masih rendahnya keterampilan teknis peternak.
Untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan, DKP NTB rutin melakukan analisis ketersediaan pangan dan memberikan rekomendasi kepada OPD teknis terkait upaya pengamanan pasokan. “Kami sudah sampaikan kepada pihak terkait untuk mengamankan pasokan bawang putih dan kedelai, yang stoknya sangat bergantung dari luar daerah,” jelas Su’aidi.
Ia juga mengingatkan bahwa gula pasir dan minyak goreng di NTB sepenuhnya diimpor dari luar daerah. Gangguan distribusi dapat berdampak langsung terhadap harga di pasar.
Dengan meningkatnya kebutuhan bahan pangan akibat program MBG, DKP NTB menilai bahwa penguatan produksi pangan lokal harus menjadi prioritas untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah. (bul)
