Mataram (suarantb.com) – Pemerhati Pendidikan menyoroti anggaran pemerintah untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026.
Jumlah anggaran yang memakan hampir setengah dari anggaran untuk pendidikan itu dinilai tidak relevan dengan amanat Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 2 tentang kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan gratis.
Sebelumnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) 2026 untuk pendidikan. Dalam RAPBN tersebut, pemerintah menggelontorkan dana pendidikan sebanyak Rp757,8 triliun.
Dari total anggaran untuk pendidikan itu, MBG mendapat jatah anggaran sebesar Rp335 triliun. Artinya, MBG melahap sekitar 44 persen dari jumlah anggaran pendidikan.
Pemerhati Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd., saat kepada Suara NTB pada Selasa (19/8/2025) mengatakan, berdasarkan amanah undang-undang, peruntukkan dana pendidikan seharusnya untuk kebutuhan sarana prasarana sekolah dan biaya pendidikan.
“Saya menilai MBG tidak masuk dalam kategori pembiayaan pendidikan. Lebih kepada dana kesejahteraan sosial,” katanya.
Menurutnya, justru Sekolah Rakyat merupakan program ideal yang mesti menjadi prioritas. Sebab, cita-cita sekolah rakyat yang hendak memutus rantai kemiskinan harus menjadi hal utama.
“Sekolah rakyat sudah sangat sesuai dengan cita-cita pendidikan gratis. Implementasi sekolah rakyat sangat lamban, terbukti target hanya 200 sekolah rakyat pada 2025, belum akan mampu segera menuntaskan angka putus sekolah masyarakat miskin,” jelas Nizaar.
Adanya Ketimpangan Program
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Ummat itu melihat ketimpangan antara program MBG dan Sekolah Rakyat, baik dari infrastruktur dan anggaran.
“Infrastruktur MBG sangat mapan sampai di tingkat kecamatan, lembaga dan Sumber Daya Manusia terus disiapkan. Sedangkan sekolah rakyat sangat sentralistik oleh Kemensos,” ujar Nizaar.
Bagi Nizaar, jika pemerintah ngotot ingin menyukseskan program MBG, hal itu sebetulnya bisa melalui Sekolah Rakyat. Sebab, ia menilai konsep Sekolah Rakyat dengan MBG hampir sama.
“Karena jika ingin menjalankan misi MBG maka lewat sekolah rakyat yang menggratiskan sekolah, diasramakan, dan diberi makanan lengkap sudah secara otomatis menjalankan program MBG,” tutur Nizaar.
Dengan jumlah anggaran MBG yang besar, sementara prioritas pendidikan gratis minim, Nizar menyerukan agar pemerintah mengkaji ulang pembagian anggaran tersebut. “Sangat perlu pertimbangan kembali, menyesuaikan dgn amanat UU (1945),” pungkas Nizaar. (sib)
