DPRD Kota Mataram mempertanyakan keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, ST., dalam sebuah rapat baru-baru ini.
Irawan menegaskan bahwa RPJMD seharusnya menyertakan program-program nyata yang dapat segera dirasakan masyarakat, terutama mengingat Wali Kota Mataram saat ini telah memasuki periode kedua kepemimpinannya. “Kalau ini periode kedua, maka harusnya sisa-sisa permasalahan yang belum tuntas di periode pertama bisa diselesaikan. Kita ingin lihat program real di RPJMD, bukan hanya rencana di atas kertas,” tambahnya.
Salah satu sorotan penting adalah kebutuhan akan program quick win, yakni program-program strategis yang dapat memberikan dampak langsung dan cepat kepada masyarakat. Menurut politisi PKS ini, semangat quick win ini tidak hanya menjadi milik kepala daerah baru, tetapi juga wajib dimiliki kepala daerah yang menjabat di periode kedua.
Beberapa contoh program quick win disebutkan, seperti inisiatif dari Dinas Ketahanan Pangan dengan program “Satu Rumah Satu Tanaman Pangan.” Program ini dinilai sangat sederhana namun memiliki dampak luas, mulai dari pengurangan angka stunting, pengendalian inflasi, hingga membantu penghematan rumah tangga berpendapatan rendah.
“Kalau ini diseriusi, ini bisa jadi solusi cepat untuk masalah-masalah utama di masyarakat. Biaya anggarannya pun tidak besar, tetapi manfaatnya bisa langsung terasa,” ujar Irawan.
Program quick win lainnya disebut berasal dari Dinas Perikanan, yang mengusulkan pembangunan pasar ikan resmi. Selama ini, pasar ikan yang berada di pinggir jalan dan dikelola oleh masyarakat tanpa izin resmi dianggap menimbulkan persoalan baru seperti kemacetan, kekumuhan, hingga hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Sudah dikaji oleh dinas, potensi PAD-nya besar. Cukup dengan anggaran Rp4 sampai Rp5 miliar, dampaknya bisa langsung dirasakan dan berkelanjutan,” tambahnya.
Tak hanya itu, Dinas Badan Keuangan Daerah (BKD) juga dianggap memiliki program quick win strategis berupa digitalisasi sistem pajak daerah dan penggunaan teknologi geo-tagging. Langkah ini diharapkan mampu memperbaiki pendataan dan optimalisasi penerimaan daerah dari sektor perpajakan.
Anggota dewan dua periode ini menekankan bahwa program-program seperti ini harus mendapatkan perhatian dan alokasi anggaran yang memadai dalam RPJMD. Irawan berharap pemerintah kota tidak hanya menyusun dokumen perencanaan, tetapi juga memastikan pelaksanaan program-program tersebut tepat sasaran dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. (fit)
