DINAS Koperasi dan UMKM (Diskop UMKM) NTB masih mempelajari skema sebaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di NTB. Pertimbangan Diskop berkenaan dengan bagaimana sebaran PPPK di seluruh Kopdes yang ada di NTB.
Kepala Diskop UMKM NTB, Ahmad Masyhuri mengatakan, pembahasan mengenai kemungkinan PPPK menjadi pegawai atau pendamping di Kopdes Merah Putih sudah dibahas pada Rakornas di Bali beberapa waktu lalu.
‘’Memang kemarin di Rakornas di Bali sempat disinggung bahwa Kopdes Merah Putih itu akan dibantu oleh tenaga PPPK,” ungkapnya.
Meski demikian, Ahmad Masyhuri masih menyimpan banyak pertanyaan mengenai sebaran PPPK di beberapa wilayah di NTB, khususnya di daerah terpencil.
“Banyak yang masih harus dipertanyakan karena sebaran dari PPPK ini kan tidak merata. Banyak di kota dia. Apakah nanti di desa-desa terpencil akan ada PPPK nya juga harus kita perhitungkan. Masih kita pelajarilah bagaimana untuk sebarannya.,” ujarnya.
Meski demikian, ia tak memungkiri bahwa implementasi dari arahan pusat itu akan tetap diupayakan pihaknya. “Besar kemungkinannya. Tapi ini kan apa-apa tidak bisa langsung semalam. Jadi dengan proses,’’ ujar Plt. Kadisnakkeswan NTB itu.
Disebutkan, jumlah sebaran PPPK di setiap Kopdes nantinya berjumlah dua orang. PPPK tersebut nantinya akan diminta untuk mendampingi anggota Kopdes Merah Putih lain.
“Tapi kemarin bunyinya itu nanti secara fungsional PPPK itu akan diminta untuk melakukan pendampingan di Kopdes Merah Putih. Dua sampai tiga orang per koperasi,” terangnya.
Adapun jumlah Kopdes Merah Putih di NTB sekitar 1.166. Artinya, jika setiap Kopdes akan didampingi dua atau tiga PPPK, maka jumlah sebaran PPPK berkisar 2000 lebih.
“Dan itu bunyinya kemarin dari Satgas kemarin digaji dari negara tapi seperti apa belum ada pedomannya. Belum ada, jadi baru bunyinya aja dulu. Nah ini kan semua bunyinya dulu, nanti aturannya menyusul,” ucap Ahmad.
Diskop UMKM NTB terus mendorong seluruh Kopdes Merah Putih di NTB untuk bergerak menjalankan aktivitas koperasi. Ahmad berharap, pengurus Kopdes segera menjalankan usaha di Kopdes masing-masing.
“Tidak usah terlalu lama menunggu. Nah yang paling penting disiapkan adalah tempat untuk usaha. Kalau mengisi tempat usaha itu nanti ada caranya dan itu lebih mudah,” pungkasnya. (sib).
