KETUA DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., menegaskan fokus pemerintah dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 akan diarahkan pada penanganan dampak banjir serta pelaksanaan program-program wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini disampaikan Malik menjawab Suara NTB usai memimpin rapat pembahasan perubahan KUA PPAS Kota mataram tahun anggaran 2025 di DPRD Kota Mataram, Selasa, 19 Agustus 2025.
Ketua DPRD menyampaikan bahwa sejumlah program mendesak, khususnya terkait dampak banjir, menjadi perhatian serius untuk segera ditindaklanjuti oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Ada beberapa program yang masuk prioritas. Pertama, tentu penanganan dampak banjir. Kedua, program wajib pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan masyarakat, serta infrastruktur,” ujarnya.
Menurut orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini, akibat bencana banjir yang melanda Kota Mataram beberapa waktu lalu, terdapat kebutuhan mendesak yang belum terakomodasi dalam perencanaan anggaran awal. Oleh karena itu, pihaknya meminta TAPD untuk segera memasukkan program-program penanganan pascabencana dalam Perubahan APBD 2025.
“Karena kita kemarin terdampak bencana, jadi penekanan anggaran juga harus diarahkan ke aspek-aspek pemulihan pasca-banjir. Ini kita dorong masuk dalam perubahan,” tegasnya.
Di sisi lain, sejumlah anggota dewan juga menyuarakan aspirasi masyarakat terkait kondisi sekolah-sekolah, terutama yang berada di wilayah pinggiran dan terdampak banjir. “Interupsi yang disampaikan tadi adalah tindak lanjut dari laporan masyarakat. Khususnya kondisi sekolah-sekolah di wilayah terdampak. Ini juga harus jadi perhatian dalam perubahan anggaran,” katanya.
Terkait Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), Malik menyebutkan bahwa pemanfaatannya juga sudah direncanakan sesuai peruntukan yang telah ditentukan dan akan dibahas bersama DPRD.
Mengenai waktu pembahasan yang terbilang mepet, Ketua DPRD memastikan bahwa kualitas pembahasan tidak akan terpengaruh. Ia menyatakan bahwa proses telah dilakukan sejak awal dan saat ini hanya tinggal finalisasi.
“Sudah kita bahas berkali-kali, dan sekarang tinggal difinalkan. Ini pembahasan yang keempat. Jadi saya yakin kualitasnya tetap terjaga,” ungkapnya. Politisi Partai Golkar ini menambahkan bahwa rapat paripurna penetapan Perubahan APBD 2025 dijadwalkan Rabu, 20 Agustus 2025 hari ini. “Insya Allah besok (hari ini, red) kita paripurna penetapan. Semoga tidak ada kendala lagi,” katanya. (fit)
