Giri Menang (suarantb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menganggarkan Rp3 miliar untuk pembelian susu bagi anak stunting. Pemberian bantuan susu ini harus benar-benar diawasi oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk memastikan susu tersebut tidak salah sasaran dan diminum oleh anak yang stunting.
Hal ini ditegaskan Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini. LAZ sapaan akrab Bupati Lobar ini menyampaikan, dalam penanganan stunting ini dilibatkan pendampingan oleh dokter spesialis anak. Rekomendasi dari dokter ini, bahwa untuk menangani anak stunting itu harus diberikan susu.
“Cuma saya tidak cukup dengan itu, saya minta kepada seluruh Puskesmas memastikan bahwa susu itu betul-betul diminum oleh anak yang terkena stunting. Itu yang saya harus pastikan,” tegasnya, Rabu (20/8/2025).
Para pihak yang terlibat dalam penanganan stunting ini seperti bidan dan petugas yang bertanggung jawab di masing-masing dusun dan desa. Di mana kata dia, per dusun ada penanggungjawabnya. Petugas di dusun inilah yang melaporkan setiap hari, bahwa susu itu dipastikan diminum oleh anak stunting ini. Mereka ini melakukan koordinasi dan pelaporan anak-anak yang sudah minum susu secara riil melalui grup WhatsApp.
“Karena membuat program apapun kalau tidak diminum (konsumsi) ya nggak akan pernah selesai, sementara ini gizinya yang harus naik, makanya diberikan susu,” tegasnya.
Efek dari pemberian susu terhadap anak akan dilihat dalam jangka waktu bisa dua atau tiga bulan, kalau betul-betul diminum oleh anak stunting ini. Sehingga kalau umpamanya, anak tidak mau minum susu, perlu ada cara bahkan dipaksa agar bagiamana anak tersebut mau minum susu. “Karena itu nutrisi,” imbuhnya.
Sementara itu, Wabup Hj. Nurul Adha mengatakan jumlah stunting di Lobar 9,4 persen atau 4.500 anak lebih. Yang mau difokuskan dengan penanganan susu jumlahnya 1.266 anak usia 0-2 tahun. Anggaran penanganan susu ini pun sudah ada sebesar Rp3 miliar. “Jadi Rp3 miliar, kalau mau diselesaikan tidak cukup dengan ini (anggaran),” terangnya kemarin.
Anggaran ini pun belum diizinkan dieksekusi Dinas Kesehatan, sebelum ada semacam satu persepsi dan pemahaman tentang penanganan Stunting ini.
Untuk itu pihaknya pun sudah turun pada kegiatan mini lokakarya di 10 Kecamatan melibatkan pemangku kebijakan puskesmas, posyandu, PLKB, dan Kades di tingkat desa. Dalam rangka percepatan penanganan penurunan stunting. Pihaknya melakukan pemantauan pemeriksaan terhadap anak-anak stunting di puskesmas, karena kemampuan dokter spesialis anak hanya bisa memeriksa dalam satu hari 20 anak, sebab detail yang perlu diperiksa.
Setelah turun ke Puskesmas, Pihaknya menemukan penyebab stunting ini tidak murni karena kurang gizi atau kekurangan nutrisi pada anak. Tetapi lanjut Wabup UNA, penyebabnya ada penyakit bawaan dari anak baru lahir dan ada juga disebabkan oleh kondisi anak yang punya penyakit TB Paru dan sebagainya. Ini yang menjadi penyebab stunting. Dalam kondisi anak seperti ini memang harus dilakukan rujukan ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti penanganan seperti apa supaya sehat.
“Dan untuk anak-anak kita yang tidak punya penyakit bawaan, murni karena kekurangan gizi dan nutrisi sehingga menyebabkan tumbuh kembangnya terhambat, tidak meninggi dan tidak bertambah berat badannya,” ujarnya.
“InsyaAllah dengan segera kita berikan treatment dengan pemberikan susu. Mudah-mudahan anak-anak kita yang memang stunting dan yang sudah diberikan susu bisa cepat segera selesai dari stunting,” lanjutnya.
Sementara itu, Camat Kediri Iswarta Mahmuluddin mengatakan bahwa pihak kecamatan berpedoman pada yang menjadi kebijakan Bupati. Seperti pada pemberian bantuan harus tepat sasaran dan diawasi. Sesuai arahan Bupati terkait stunting, bukan akibatnya yang ditangani, namun penyebabnya yang diselesaikan. Stunting disebabkan banyak faktor, salah satunya ekonomi. Jika ekonomi masyarakat bagus, maka suplai nutrisi dan gizi yang baik ke anak-anaknya, sehingga stunting tidak terjadi.
Lalu ada faktor kesehatan, penyakit bawaan. Jika orang tua anak terdeteksi TBC misalnya, maka TBC ini yang diselesaikan supaya tidak menular ke anaknya. “Ini tetap diawasi agar mendapatkan treatment yang tepat,” imbuhnya.
Pihak kecamatan mendorong desa-desa untuk pemetaan dan pendataan agar memiliki database harus valid. Sehingga kepada siapa bantuan itu diberikan, kepada siapa PMT itu diberikan, diawasi dengan baik. Sebab jangan sampai anak-anak diberikan PMT, tapi bukan anaknya yang makan, tapi orang lain yang makan.
“Pastikan bahwa apa yang diberikan seperti susu, atau telur itu dikonsumsi oleh anak yang stunting, itu yang diinginkan pak Bupati, pengawasan,” terangnya.
Pihaknya melakukan pengawasan bersama tim, salah satunya melalui kearifan lokal yakni Berayan. Anak-anak makan bersama, memastikan makanan dimakan oleh anak. Makanan pun tidak dibawa pulang. Sedangkan PMT yang dibawa pulang, Kader Posyandu diminta mengawasi ke keluarga sasaran.
“Dan Alhamdulillah kami di kecamatan Kediri, seperti itu pola yang kami lakukan sesuai arahan pak Bupati,” ujarnya.
Dipastikan bahwa bantuan yang diberikan ke anak-anak stunting dikonsumsi oleh mereka dan tepat sasaran, sehingga apa yang menjadi target Bupati dan Wabup stunting bisa diangka 4 persen. (her)
