Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Ahmad Zaini berharap seluruh desa memiliki database warga yang benar-benar kategori miskin. Database ini menjadi acuan untuk intervensi persoalan kemiskinan secara bersama-sama. Sebab sejauh ini ia melihat penanganan kemiskinan salah sasaran, karena database yang tidak valid.
“Harapan saya kepada seluruh teman-teman kepala desa harus punya database masyarakatnya di setiap desa, kalau kita memiliki data umpama anggap saja 500 warga yang kategori miskin, harus kita pastikan bahwa itu adalah benar-benar miskin. Karena kita akan selesaikan permasalahan itu secara bersama-sama,” katanya, kemarin.
Dikatakan dengan mapping data yang dilakukan oleh semua kepala desa (kades) akan memudahkan untuk melakukan penanganan bersama atau mengeroyok persoalan kemiskinan ini. Ia sendiri terbiasa bekerja berbasis data, itu juga harus dilakukan desa. Di mana data dianalisis tahun-tahun sebelumnya mengenai potret penanganan kemiskinan ini. Semua program dengan anggaran besar turun ke desa.
“Itu semua program turun ke desa, tapi pertanyaannya adalah kenapa begitu di akhir persentase kemiskinan itu turunnya sedikit, ada apa? Kalau kita lihat dalam satu tahun anggaran utama Pemkab,” imbuhnya.
Untuk itu, lanjutnya, ia juga menekankan kepada semua jajarannya untuk terbiasa dengan data sebagai basis dalam intervensi program. Sebagai bentuk komitmennya, Bupati pun memasukkan hal ini sebagai salah satu indikator kinerja jajarannya.
Saat ini pihaknya telah mengambil semua data kemiskinan, mulai dari Desil 1 sampai Desil 5, di mana warga ini masuk kategori miskin dan miskin ekstrem. Begitu juga dengan data stunting, itu diverifikasi by name by address.
Data warga ini dicek, apakah betul miskin. Sebab dari Dinas Perkim mencoba mengambil data 350 KK yang menerima bantuan rumah layak huni, itu diambil dari data nasional. Ternyata setelah dilakukan verifikasi di lapangan, dari 350 itu, hanya yang layak 95 KK.
“Begitu jauh error-nya. Dan saya meyakini bahwa data tentang kemiskinan ini tidak valid. Karena apa? Program begitu banyak, secara kalkulasi jumlah penduduk miskin tidak usah diintervensi dengan program, kalau punya anggaran sampai Rp300 miliar menyelesaikan kemiskinan, bagi saja langsung uang itu jadi tidak miskin. Sebab ini dikasih program-program, kok penurunannya tidak sampai 1 persen,” kritiknya. (her)
