Mataram (Suara NTB) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan hingga ke pulau-pulau terluar serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pada tahun 2025, seluruh kabupaten/kota di NTB menjadi target utama program edukasi keuangan legal.
Deputi Direktur OJK NTB, Dhita Listya Mardianing, menyampaikan bahwa upaya edukasi akan digencarkan secara masif dengan melibatkan pelaku industri jasa keuangan di daerah.
“Edukasi kita terus diperkuat. Tidak hanya oleh OJK, tetapi juga para campaign manager dari berbagai industri keuangan yang turun langsung ke masyarakat di setiap kabupaten,” jelas Dhita di Kantor OJK NTB, Kamis, 21 Agustus 2025.
Cegah Pinjol Ilegal dan Bank Subuh
Dhita menegaskan, masih banyak masyarakat yang terjerat praktik keuangan ilegal, seperti bank subuh, pinjaman online (pinjol) ilegal, hingga judi online. Untuk mengatasi hal itu, OJK bersama pemerintah daerah mendorong pemanfaatan lembaga keuangan resmi.
“Pertama kita lakukan edukasi, lalu kita arahkan masyarakat yang membutuhkan modal ke lembaga keuangan legal. Pemerintah daerah juga sudah menggerakkan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) dengan subsidi bunga untuk melawan rentenir. Bahkan, industri keuangan juga menyalurkan dana kebajikan untuk membantu masyarakat,” tambahnya.
Beberapa daerah yang telah menjalankan program subsidi bunga TPKAD antara lain Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Kota Mataram, serta Pemerintah Provinsi NTB.
Target Seluruh Kabupaten/Kota
Menurut Dhita, setiap tahun OJK NTB menyusun program kerja sejak awal dengan menetapkan daerah sasaran edukasi, mulai dari masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, pekerja migran Indonesia (PMI), hingga kelompok masyarakat prioritas.
“Target kami bukan jumlah orang, tetapi wilayah. Seluruh kabupaten/kota di NTB, termasuk daerah 3T, harus tersentuh edukasi. Materinya meliputi pengelolaan keuangan, perlindungan data diri, serta pemahaman produk keuangan legal,” tegasnya.
Dalam setiap kegiatan, OJK NTB biasanya menjangkau lebih dari 100 peserta. Ribuan masyarakat di berbagai daerah sudah mengikuti program edukasi ini.
Dhita menekankan, literasi keuangan adalah langkah preventif agar masyarakat tidak mudah terjerat pinjaman online ilegal maupun bank subuh. ‘’Banyak pengaduan masuk ke OJK karena masyarakat tidak memahami lembaga dan produk keuangan. Edukasi menjadi kunci utama. Tawaran pinjaman instan memang menggiurkan, tapi risikonya sangat besar. Karena itu, masyarakat harus memilih lembaga keuangan resmi yang diawasi OJK,” pungkasnya. (bul)
