Bima (Suara NTB) – Sekitar 60 sampai 70 persen bangunan sekolah di Kabupaten Bima membutuhkan revitalisasi atau perbaikan. Namun, setiap tahun hanya 10 sampai 20 persen sekolah yang mampu diperbaiki. Kondisi ini menjadi pekerjaan besar yang menuntut dukungan bersama antara pemerintah daerah dan pusat.
Sekretaris Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima, Faturrahman, menyebut kebutuhan revitalisasi sekolah cukup besar. Sementara kemampuan daerah untuk mengakomodir masih terbatas.
“Kalau yang membutuhkan perbaikan, banyak sebenarnya sekolah kita. Faktanya, sekitar 60 sampai 70 persen sekolah di Kabupaten Bima masih membutuhkan adanya revitalisasi atau perbaikan bangunan. Cuma yang bisa diakomodir itu kurang lebih 10 sampai 20 persen per tahun,” katanya kepada Suara NTB, Kamis, 21 Agustus 2025.
Faturrahman menjelaskan, sebagian besar program revitalisasi sekolah masuk melalui aplikasi Dapodik. Pemerintah pusat kemudian memverifikasi data itu untuk menentukan sekolah yang layak mendapatkan bantuan
“Kalau untuk program revitalisasi sekolah itu masuk ke Dapodik, pusat yang memverifikasi di sana. Tapi kita ada program yang dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemkab Bima untuk beberapa yang krusial atau yang sangat membutuhkan, ada dari kita (pemkab) sendiri,” jelasnya.
Ia menambahkan, alokasi DAK dari Pemkab Bima juga sangat terbatas, sehingga perbaikan sekolah belum bisa tuntas. “Kalau sudah diperbaiki sekian tahun rusak lagi, jadi susah untuk tuntasnya,” tambahnya.
Menurutnya, sekolah dengan kondisi rusak berat sebagian besar berada di wilayah kecamatan yang jauh dari kota. Sekolah-sekolah tersebut membutuhkan intervensi cepat agar proses belajar mengajar tidak terganggu. Ia menegaskan bahwa sumber utama anggaran revitalisasi tetap bertumpu pada dana pusat. “Andalan kita dari dana pusat. Kalau dari dana kita hanya sebagian kecil saja,” ujarnya.
Pemerintah daerah terus mengajukan usulan perbaikan ke pemerintah pusat melalui jalur resmi. Namun, jumlah sekolah yang masuk prioritas selalu bergantung pada hasil verifikasi pusat. Di sisi lain, Dinas Dikbudpora berupaya mengalokasikan anggaran daerah untuk sekolah dengan kerusakan paling mendesak.
Faturrahman berharap dukungan pemerintah pusat bisa lebih besar agar revitalisasi sekolah berjalan lebih cepat dan merata. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah akan terus memanfaatkan sumber daya yang ada, supaya anak-anak di Bima dapat belajar dalam kondisi yang aman dan nyaman. (hir)
