KOMISI I DPRD Provinsi NTB yang membidangi urusan pemerintahan tidak mempersoalkan banyak orang dari luar yang berminat ikut mendaftar dalam seleksi terbuka pengisian jabatan eselon II di enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB.
Hal itu ditegaskan Ketua Komisi I DPRD NTB, Mohammad Akri. Dia menyampaikan bahwa seleksi pejabat eselon II tersebut bersifat terbuka, sehingga dari mana saja bisa dan boleh ikut mendaftar.
“Ini kan open bidding. Sehingga mau orang luar mau orang dalam (daerah) sebenarnya tidak ada masalah. Yang paling penting kan adalah kompetensi, profesional dibidangnya,” ucap Akri kepada Suara NTB pada Jumat, 22 Agustus 2025.Dikatakan Akri bahwa seleksi calon pejabat eselon II Pemprov NTB tersebut merupakan bagian dari misi meritokrasi pemerintahan Gubernur, Dr.H Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur, Hj.Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda). Dimana dalam penempatan pejabat, perimbangan utamanya adalah kompetensi.
“Ini kan bagian dari agenda meritokrasi Iqbal-Dinda. Jika nanti mereka itu lebih baik dan untuk kebaikan daerah kenapa tidak. Tidak apa-apa dari luar, kan banyak juga posisi-posisi penting di daerah yang dijabat orang luar, seperti Direktur Bank NTB juga kan orang luar,” kata Akri.
Namun demikian agar masyarakat tidak terjebak dari dikotomi orang luar daerah dan orang dalam daerah. Hal itu perlu dikroscek dulu. Sehingga tidak lebih dulu muncul kegaduhan dari pada proses seleksinya. Padahal proses seleksi masih pada tahap pendaftaran.
“Ini penting juga, yang mana disebut orang luar itu, apakah dia pegawai di Pemda Kabupaten/Kota, atau mereka menang pegawai di luar daerah seperti dari Bali, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi dan sebagainya. Ini perlu diperjelas dulu,” katanya.
Terakhir ditegaskan politisi PPP itu bahwa seleksi pejabat eselon II ini merupakan kebutuhan pemerintahan. Yang pasti dia meyakini Gubernur NTB akan mempertimbangkan yang terbaik untuk kepentingan daerah.
“Disini nanti Pak Gubernur akan mempertimbangkan kekurangan dan kelebihannya, mana yang terbaik. Dan ini kan baru proses pendaftaran. Akan ada proses-proses seleksi selanjutnya, nanti kita lihat. Intinya kami mendukung sistem meritokrasi Gubernur,” tegasnya.
Diketahui enam jabatan yang dilelang terbuka itu adalah Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Kepala Biro Hukum, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kepala Dinas Perhubungan.
Dijelaskan terpisah oleh Kepala BKD NTB, Tri Budiprayitno terkait mekanisme seleksi, bahwa pihaknya telah mengusulkan lima orang panitia seleksi (pansel) yang terdiri atas dua akademisi, satu pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, serta dua orang dari lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
“Kita juga sudah mengusulkan untuk anggota panselnya insyaallah ganjil 5 orang, 2 akademisi, 1 pejabat dari Kemendagri yang berkaitan dengan pengawasan, kemudian 2 dari Pemerintah Provinsi NTB,” katanya.
Ia menjelaskan, seluruh tahapan seleksi akan melalui assessment center untuk pemetaan potensi dan kompetensi. Tahapan tersebut akan bekerja sama dengan Mahkamah Agung, karena unit assessment center di NTB belum berstatus akreditasi A.
Selain itu, para peserta juga akan mengikuti tes penulisan makalah dan wawancara mendalam oleh pansel. Kemudian pansel akan merumuskan 3 nama untuk diserahkan ke Gubernur setelah seluruh penilaian digabungkan. (ndi)
