Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram akan memanggil kepala balai guru dan tenaga kependidikan (BGTK) NTB. Pemanggilan ini berkaitan dengan belum ada kejelasan tentang status penggunaan lahan di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H. Lalu Alwan Basri menjelaskan, pasca pertemuan Wali Kota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana dengan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Prof Nunuk Suryani pada, Senin, 14 Juli 2025 belum ada tindaklanjut. Mereka telah diberikan waktu untuk memilih opsi yang ditawarkan.
Balai Guru dan Tenaga Kependidikan NTB disinyalir tidak kooperatif, sehingga dilayangkan surat teguran. “Mereka akan kita panggil pekan depan,” kata Sekda ditemui pekan kemarin.
Pemkot Mataram memberikan dua opsi ke BGTK. Pertama, memperpanjang kontrak lima tahun tetapi memanfaatkan lahan Kantor Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata Kota Mataram di Jalan Majapahit. Kedua, memberikan perpanjangan selama setahun dengan catatan harus mencari lahan untuk pindah.
Alwan menegaskan pemanggilan Kepala BGTK untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Wali Kota. Mereka diminta segera memilih opsi yang ditawarkan. “Kita mau tanyakan seperti apa jawaban dari hasil pertemuan Buk Dirjen dan Pak Wali,” tegasnya.
Rencana pengosongan gedung akan ditempuh bilamana tidak ada kepastian. Kedatangan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan dianggap sebagai iktikad baik, sehingga pemerintah pusat diminta mencari solusi terbaik atas pemanfaatan lahan seluas 2,5 hektar tersebut. “Sebelumnya kita sudah meminta supaya lahan itu dikosongkan. Kedatangan Buk Dirjen itu sehingga kita batalkan, karena kita menilai ada iktikad baik dari mereka,” ujarnya.
Kontrak pemanfaatan lahan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan yang berlokasi di Jalan Gajahmada,Kelurahan Jempong sebenarnya telah habis sejak April.
Pemkot Mataram akan memanfaatkan lahan itu untuk lokasi kantor organisasi perangkat daerah di Lingkup Pemkot Mataram. (cem)
