Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram melalui Wakil Wali Kota, TGH. Mujiburrahman, menyampaikan jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Mataram terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat Paripurna, Sabtu, 23 Agustus 2025.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., didampingi Wakil Ketua, Hj. Istinigsih, S.Ag., dan Hj. Baiq Mirdiati.
Dalam kesempatan itu, Pemkot Mataram mengapresiasi seluruh fraksi yang telah memberikan masukan, saran, maupun pertanyaan terhadap rencana perubahan APBD. Ia menegaskan, masukan yang bersifat harapan dan saran akan ditindaklanjuti dalam pembahasan, sementara berbagai pertanyaan dijawab secara rinci sesuai bidang masing-masing.
Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pemkot menegaskan komitmen menata pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar karena membahayakan keselamatan. Penertiban dilakukan bersama Satpol PP, camat, lurah, dan asosiasi PKL. Pemerintah juga menyiapkan bantuan gerobak melalui Dinas Perdagangan bagi PKL yang masih menggunakan sarana seadanya.
Selain itu, untuk mendukung kebersihan kota, pengadaan kendaraan roda tiga akan tetap dilakukan melalui kecamatan guna mengganti armada yang sudah tidak layak.
Menjawab Fraksi Gerindra, Mujiburrahman menyebut Pemkot Mataram terus memberi prioritas pada penguatan UMKM, salah satunya lewat pelatihan dan bantuan peralatan pasca pelatihan. Hal ini sejalan dengan program unggulan HARUM, yakni Mataram Kota Wirausaha.
Terkait persoalan sampah, pemerintah akan memanfaatkan teknologi incinerator untuk mengatasi keterbatasan TPA Kebon Kongok. Pemkot juga berupaya membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) baru pada 2026, serta menerapkan metode lubang organik di sejumlah kelurahan.
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti peningkatan pendapatan pajak daerah. Wakil Wali Kota menjelaskan, kenaikan lebih dari Rp10,5 miliar berasal dari sektor restoran dan BPHTB, meski penerimaan dari hotel menurun.
Sementara itu, target retribusi parkir pada 2025 dipatok Rp18 miliar berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024. Namun, penerapannya masih menunggu sosialisasi. Retribusi pasar ditargetkan Rp7,5 miliar dengan strategi revitalisasi sarana, pemanfaatan teknologi database, dan penertiban pedagang.
Fraksi PPP menanyakan nasib guru honorer. Mujiburrahman menegaskan, honorer yang belum berstatus ASN atau PPPK hanya mendapatkan jaminan kesehatan melalui kepesertaan BPJS mandiri. Namun, Pemkot membuka peluang pengangkatan PPPK paruh waktu sesuai regulasi terbaru.
Di sisi lain, alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik telah mencapai 43,58 persen dari total APBD Perubahan 2025, melampaui batas minimal 40 persen sesuai Permendagri.
Fraksi Demokrat menyoroti strategi peningkatan PAD. Pemkot menyatakan akan mengintensifkan pengawasan wajib pajak melalui uji petik dan pemeriksaan kepatuhan, sekaligus memperluas basis data wajib pajak baru.
Sementara itu, merespons sorotan PPP soal atlet, Pemkot berjanji meningkatkan pembinaan dan pemberian bonus bagi atlet berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Atlet Kota Mataram yang membela daerah lain akan dipetakan kembali agar pembinaan lebih tepat sasaran.
Fraksi Amanah Nurani Bangsa meminta peningkatan pelayanan publik. Pemkot menegaskan komitmennya menuju layanan prima. Penanganan pengemis dan peminta sumbangan juga dilakukan rutin oleh Dinas Sosial. Untuk meningkatkan PAD, Pemkot sudah menerapkan sistem pembayaran parkir dan retribusi pasar dengan QRIS, dan tengah mengkaji penggunaan e-money melalui kerja sama perbankan.
Menutup penyampaiannya, Wakil Wali Kota Mataram menegaskan bahwa realisasi perubahan APBD 2025 membutuhkan kerja sama semua pihak. “Untuk mewujudkan harapan, saran, masukan, maupun himbauan fraksi, perlu dukungan bersama. Hal-hal yang sifatnya teknis akan dibahas lebih lanjut dengan OPD terkait,” ujar Mujiburrahman. (fit/*)
