Bima (Suara NTB) – Kabupaten dan Kota Bima masih menempati posisi tertinggi angka perkawinan anak di NTB. hingga Mei 2025 tercatat 81 kasus, jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Fenomena ini kembali terulang seperti tahun 2024 lalu, ketika Bima juga menjadi daerah dengan angka tertinggi mencapai 299 kasus.
Provinsi NTB sendiri masih tercatat sebagai provinsi dengan angka pernikahan anak tertinggi di Indonesia. Data dispensasi pernnikahan di Pengadilan Agama menunjukkan hingga Mei 2025 terdapat 149 kasus pernikahan di bawah usia 19 tahun untuk laki-laki dan di bawah 16 tahun untuk perempuan.
Dari jumlah itu, Kabupaten dan Kota Bima menyumbang 81 kasus. Sumbawa menyusul dengan 23 kasus, Dompu 19 kasus, Lombok Barat sembilan kasus, Lombok Tengah tujuh kasus, Lombok Timur dan KSB masing-masing dua kasus, sementara Kota Mataram tidak mencatat kasus sama sekali.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bima, Nurdin, menegaskan faktor pola asuh orang tua menjadi penyebab paling dominan.
“Karena masih banyak orang tua yang abai (meninggalkan anaknya, mereka hanya utamakan kebutuhan makan dan minum, sedangkan asuhan pemahaman terhadap moral masih kurang). Perhatiannya teralihkan kepada jagung atau peliharaan taninya,” ujarnya kepada Suara NTB pekan lalu.
Nurdin menjelaskan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya pencegahan dengan memberikan edukasi dan pemahaman kepada kaum remaja.
“Salah satu Intervensi kita DP3AKB melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Teman-teman (DP3AK) ke sekolah memberikan pemahaman bagaimana pernikahan di usia dini itu, bagaimana kehamilan muda itu. Jadi kami turun ke sekolah adakan pusat informasi kesehatan reproduksi. Itu yang kami lakukan pada semua jenjang sekolah di Kabupaten Bima,” jelasnya.
Ia menambahkan, Bupati Bima juga sering mengingatkan masyarakat agar lebih mengutamakan menjaga anak ketimbang hanya mengurus ladang atau ternak. Fenomena banyak orang tua meninggalkan anak berbulan-bulan untuk bekerja di ladang, kata Nurdin, menjadi pemicu suburnya kasus perkawinan dini di Bima.
Fenomena ini, lanjutnya, tidak hanya soal ekonomi. Kemiskinan memang berperan, tetapi lemahnya pola asuh membuat anak kehilangan bimbingan dan pengawasan yang seharusnya menjadi benteng utama.
“Kita selalu ingatkan, orang tua jangan sampai lalai. Jagalah anak kita lebih dulu, baru urus pekerjaan,” tegasnya.
Dengan posisi Bima yang masih tertinggi di NTB, DP3AKB mendorong semua pihak meningkatkan sinergi. Sebagai Upaya bersama menjadi kunci untuk menekan angka pernikahan dini yang masih mengkhawatirkan.
“Sekolah, tokoh masyarakat, hingga pemerintah desa perlu terlibat dalam edukasi dan pengawasan anak,” tutupnya. (hir)
