FRAKSI PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram menyoroti sejumlah poin penting dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kota Mataram Tahun Anggaran 2025. Melalui juru bicara I Nyoman Yogantara, fraksi ini menekankan perlunya transparansi pengelolaan pajak, retribusi daerah, serta penambahan alokasi anggaran untuk bantuan sosial.
Dalam rapat paripurna yang digelar di DPRD Kota Mataram, Jumat, 22 Agustus 2025, Yoga mengatakan, terdapat beberapa perubahan signifikan baik pada sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah. Pada APBD-P 2025, pendapatan daerah direncanakan naik sebesar Rp22,049 miliar dari target semula Rp1,890 triliun menjadi Rp1,912 triliun. Sementara itu, belanja daerah justru melonjak lebih tinggi, yakni sebesar Rp121,591 miliar atau 6,21 persen, sehingga total belanja daerah menjadi Rp2,079 triliun.
“Dari sisi pembiayaan, target penerimaan meningkat tajam hingga 148,79 persen, dari Rp66,9 miliar menjadi Rp166,441 miliar. Hal ini disesuaikan dengan hasil audit BPK,” jelas Yogantara.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami kenaikan 3,77 persen menjadi Rp631,776 miliar. Kenaikan tersebut terutama berasal dari pajak daerah dan retribusi layanan kesehatan.
Namun, Yoga menegaskan perlunya kejelasan terkait sumber kenaikan pajak, khususnya dari opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. PDI Perjuangan menyoroti lemahnya penerimaan dari retribusi pasar dan parkir. Menurutnya, realisasi penerimaan dua sektor tersebut dari tahun ke tahun tidak pernah meningkat dan bahkan hanya mencapai di bawah 50 persen.
“Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret. Kami mengusulkan agar pengelolaan retribusi pasar dan parkir diserahkan kepada perusahaan daerah khusus agar lebih transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan menilai penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan stagnan selama lima tahun terakhir di angka Rp10,750 miliar. PDI Perjuangan meminta pemerintah menambah porsi saham kota agar dividen yang diterima lebih memadai.
Selain itu, fraksi ini mengingatkan agar pemerintah tidak hanya bergantung pada penerimaan dari sektor pajak. Optimalisasi pengelolaan aset daerah serta peningkatan retribusi harus menjadi perhatian serius.
Dari sisi belanja, PDI Perjuangan memberikan catatan terhadap alokasi tambahan Rp121,591 miliar dalam APBD-P 2025. Dana tersebut dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
PDI Perjuangan menyoroti belanja modal yang dinilai rawan tidak tuntas mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan anggaran. “Kegiatan belanja modal yang membutuhkan waktu panjang sebaiknya dihindari dalam APBD perubahan ini,” tegas Yogantara.
Sementara itu, belanja bantuan sosial yang meningkat signifikan dari Rp780 juta menjadi Rp4,133 miliar diapresiasi. Bahkan, fraksi meminta agar anggaran tersebut dibulatkan menjadi Rp5 miliar. “Kami mendorong agar pelaksanaan bantuan sosial ini cermat, tepat sasaran, serta diawasi secara ketat untuk menghindari penyalahgunaan,” kata Yogantara.
PDI Perjuangan mengingatkan agar tambahan anggaran dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. “Program yang tidak mendesak dan tidak prioritas sebaiknya ditunda dan dimasukkan dalam APBD tahun 2026,” katanya. (fit)
