Mataram (Suara NTB) – Sejumlah kontraktor di Nusa Tenggara Barat (NTB) menantang Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, untuk menggelar audiensi terbuka bersama pelaku jasa konstruksi. Mereka ingin menyampaikan langsung kondisi riil di lapangan, tanpa perantara lingkaran birokrasi.
H. Salman, SH, kontraktor sekaligus mantan Ketua Gapensi Lombok Barat, menegaskan bahwa pengusaha lokal siap membiayai sendiri pertemuan tersebut asalkan gubernur berkenan hadir.
“Kalau gubernur benar-benar ingin tahu kondisi pengusaha di daerah, kami siap dikumpulkan. Semua fasilitas kami siapkan. Supaya pak gubernur tidak hanya mendengar keadaan dari lingkaran sekitarnya, karena informasi yang diterima bisa berbeda dengan fakta lapangan,” ujarnya, Senin, 25 Agustus 2025.
Menurut H. Salman, ada dua poin utama yang perlu menjadi perhatian gubernur. Pertama, regulasi berpihak pada pengusaha lokal. Pemerintah provinsi diminta membuat aturan yang memberi ruang khusus bagi kontraktor NTB agar tetap mendapat porsi dalam proyek pembangunan. Kedua, akses adil dalam tender proyek. Daerah bisa membuat kebijakan yang memprioritaskan pengusaha berkantor di NTB untuk proyek dengan nilai tertentu.
“Pusat memang membuat aturan soal konstruksi, tapi daerah punya kewenangan membuat regulasi tambahan. Misalnya, dalam tender dipersyaratkan hanya kontraktor NTB yang boleh ikut untuk proyek tertentu. Ini agar pembangunan tetap dikerjakan putra daerah,” jelasnya.
Salman juga menyoroti adanya dugaan praktik “bagi-bagi proyek” yang melibatkan orang dekat dan keluarga pejabat. Menurutnya, kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas hasil pembangunan.
“Kalau proyek dikerjakan bukan oleh profesional, dampaknya dirasakan masyarakat. Karena itu kami minta gubernur jangan hanya percaya pada bisikan orang dekat. Informasi yang keliru bisa membuat pembangunan salah arah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Salman menegaskan bahwa kontraktor lokal tidak menolak keterlibatan pengusaha besar dari luar daerah. Namun, mereka meminta akses yang adil agar tidak terus terpinggirkan.
“Kalau gubernur benar-benar punya niat membangun NTB, mari kita duduk bersama. Kami siap membuka data, mana kontraktor yang bermasalah dan mana yang profesional. Jangan biarkan pengusaha lokal terus tersisihkan. Kita sama-sama membangun NTB Makmur dan Mendunia,” pungkasnya. (bul)
