SEKRETARIS Komisi IV DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos menyoroti lemahnya koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram dengan lembaga eksternal, khususnya Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak di Kota Mataram. Bahkan, muncul keluhan adanya oknum pegawai di lingkungan DP3A yang diduga merendahkan peran LPA dengan menyebut lembaga tersebut hanya “cari muka” dan “cari panggung” di media sosial.
Dalam rapat kerja Komisi IV dengan DP3A Kota Mataram, Nyayu menyampaikan kekecewaannya atas sikap tidak kooperatif oknum pegawai tersebut. Padahal, menurutnya, LPA selama ini berperan besar dalam mendampingi kasus-kasus anak, termasuk yang harus dirawat di rumah sakit dengan kondisi darurat.
“Anak-anak LPA ini tidak pernah mendapatkan honor atau biaya dari pemerintah. Tapi mereka tetap mendampingi korban dari rumah sakit, bahkan sampai harus bolak-balik ke provinsi. Bagaimana mereka bisa bergerak kalau dihina seperti itu? Mereka bekerja lillahi ta’ala, bukan untuk cari panggung,” ujarnya.
Ia mencontohkan salah satu kasus di Kecamatan Ampenan, di mana seorang anak melahirkan namun kemudian mengalami kekerasan dari suaminya. LPA turun langsung mendampingi korban hingga ke rumah sakit, sementara anggaran pendampingan dari pemerintah belum juga cair hingga Agustus 2025.
“Sejak Januari sampai Agustus, kasus-kasus anak terus berjalan. Tapi dana untuk pendampingan tidak pernah keluar. Coba bayangkan bagaimana mereka (relawan LPA) harus mencari biaya bensin, makan, bahkan sekadar membelikan susu untuk anak-anak yang mereka dampingi,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini meminta Kepala DP3A Kota Mataram untuk menertibkan bawahannya agar tidak merendahkan peran organisasi masyarakat yang selama ini berkolaborasi dalam perlindungan perempuan dan anak. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat sipil.
“Jangan sampai ada mindset merasa paling super lalu mengecam lembaga di luar pemerintah. Faktanya, banyak kasus tidak bisa ditangani hanya oleh dinas. Kita harus bekerja sama dengan LPA, Polres, camat, dan semua pihak terkait,” tambahnya.
Nyayu juga mengungkap bahwa dirinya sejak lama menyalurkan dana pokok pikiran (pokir) untuk membantu kegiatan LPA. Hal itu dilakukan karena lembaga tersebut tidak memiliki anggaran tetap, padahal kinerjanya sangat vital dalam penanganan kasus kekerasan anak di Mataram.
Kasus terbaru yang ditangani LPA, lanjutnya, menunjukkan dampak positif pendampingan. Seorang bayi yang lahir dengan berat kurang dari 3 kilogram kini bisa tumbuh sehat setelah mendapatkan dukungan psikologis dan perawatan intensif bersama ibunya.
“Alhamdulillah, sekarang beratnya sudah lebih dari 7 kilogram. Ini bukti nyata kerja relawan. Jadi tolong, jangan lagi ada yang meremehkan mereka,” pungkasnya. (fit)
