KOMISI IV DPRD Kota Mataram menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah daerah. Dewan menekankan agar hasil penghematan belanja daerah benar-benar dialokasikan untuk sektor pendidikan, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman, A.Md., mengingatkan bahwa efisiensi belanja tidak boleh menyasar program-program yang sifatnya mendesak atau krusial bagi masyarakat. Sebaliknya, penghematan harus dilakukan pada kegiatan yang masih bisa ditekan, seperti perjalanan dinas, rapat-rapat, hingga belanja barang dan jasa.
“Semangat dari Bapak Presiden sangat jelas, bahwa efisiensi ini untuk memastikan anggaran tepat sasaran. Bukan pada program yang urgen, melainkan pada pos-pos wajar yang bisa dikurangi,” ujar Herman dalam rapat kerja Komisi IV dengan Dinas Pendidikan Kota Mataram pada Senin, 26 Agustus 2025.
Menurutnya, baik Inpres maupun SE Mendagri telah mengamanatkan agar seluruh hasil efisiensi difokuskan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Pemerintah daerah, kata dia, harus konsisten melaksanakan instruksi tersebut agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami ingin mengetahui sejauh mana kebijakan Pemkot, apakah hasil efisiensi itu sudah benar-benar dialihkan untuk Dinas Pendidikan. Jangan sampai hanya di atas kertas, tapi implementasinya tidak berjalan,” tegasnya.
Dewan juga menyoroti kondisi sejumlah sekolah dasar di Kota Mataram yang dinilai memprihatinkan. Banyak bangunan sekolah dilaporkan mengalami kerusakan parah hingga membahayakan keselamatan siswa.
“Beberapa sekolah atapnya hampir roboh, bahkan ada kasus siswa jatuh saat proses belajar karena fasilitas yang rusak. Ini tidak bisa dibiarkan,” ungkap politisi Partai Gerindra ini.
Selain itu, Herman juga meminta kejelasan soal dukungan anggaran untuk sarana pembelajaran modern, seperti smart board atau smart TV, yang dianggap penting menunjang kualitas belajar mengajar.
Dewan berencana melakukan tindak lanjut melalui inspeksi lapangan untuk memastikan hasil efisiensi benar-benar disalurkan sesuai amanah Inpres dan SE Mendagri. “Kita akan kawal bersama. Jika tidak ada realisasi untuk pendidikan, tentu ini akan menjadi pertanyaan besar,” tambahnya. (fit)
