WAKIL Ketua DPRD NTB, H. Yek Agil berharap Pemprov NTB agar lebih memprioritaskan putra daerah dalam pengisian enam jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sedang pada tahap seleksi terbuka.
Hal itu disampaikan Yek Agil untuk merespons terkait informasi banyak ASN dari luar Provinsi NTB yang ikut mendaftar dalam lelang jabatan kepala OPD tersebut.
Ditegaskan Yek Agil, jika dalam seleksi ada kandidat dari NTB yang memiliki kualitas sama atau lebih baik dari peserta dari luar daerah. Maka keberpihakan terhadap putra daerah perlu menjadi prioritas. Terutama dalam rangka mewujudkan regenerasi birokrasi di NTB.
“Selama regulasi terpenuhi, siapapun boleh ikut open bidding. Tetapi kalau hasil seleksi menunjukkan kualitas birokrasi kita yang berasal dari NTB lebih tinggi atau sama dengan pendaftar dari luar, tentu kita arahkan ke putra daerah. Apalagi kalau lebih tinggi, tidak boleh dihalang-halangi untuk mewujudkan regenerasi kepemimpinan birokrasi di NTB,” katanya.
Adapun alasan Yek Agil agar putra daerah lebih di perioritaskan, karena dia menilai keunggulan putra daerah terletak pada rasa cinta terhadap tanah kelahirannya yang lebih besar. Sehingga mendorong mereka bekerja lebih cepat dan bertanggung jawab.
“Biasanya putra daerah itu cinta daerahnya lebih tinggi. Itu membuat mereka berlari lebih cepat, merasa bertanggung jawab, sekaligus menyelaraskan kebermanfaatan bagi kampung halamannya,” jelasnya.
Meski demikian, menurut politisi PKS tersebut, penataan birokrasi tetap harus sesuai regulasi yang berlaku. Ia menegaskan seleksi tetap terbuka bagi siapapun yang memenuhi syarat.
“Kalau ada dari luar yang mendaftar dan sesuai rekomendasi, sebetulnya tidak menjadi persoalan. Yang penting setiap orang punya peluang yang sama dengan dasar teknokratik dalam open bidding tersebut,” sebutnya.
Lebih jauh, Yek Agil menekankan bahwa siapapun yang terpilih nanti harus memiliki kemauan kuat dan sejalan dengan kepemimpinan Gubernur, Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur, Indah Dhamayanti Putri, (Iqbal-Dinda).
“Yang terpenting adalah bagaimana yang ditunjuk ini memliki kemauan yang kuat sekaligus kuat berlari dengan gubernur-wakil gubernur untuk mewujudkan apa yang menjadi visi misinya dalam RPJMD,” pungkasnya.
Di tempat terpisah Kepala BKD NTB, Tri Budi Prayitno menyampaikan sudah 25 yang berminat untuk mendaftar. Dari sisi asal pendaftar, ASN yang berminat diakuinya tidak hanya datang dari internal Pemprov NTB. Data BKD menunjukkan bahwa peserta juga berasal dari berbagai daerah dan instansi lain.
“Dari Pemerintah Kota Bandar Lampung 1 orang, dari Lombok Barat 2 orang, dari Pemprov NTB 8 orang, dari Kabupaten Jember 1 orang, dari kementerian Diktisaintek, dari kota Mataram 1 orang, dari Dompu 1 orang, dari Jawa Timur 1 orang, dari Bangka Belitung 1 orang, dari Kota Pematang Siantar 1 orang, dan dari Kejaksaan Agung 1 orang,” sebutnya. (ndi)
