Selong (Suara NTB) – Pemprov NTB menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama kepala daerah se-NTB di Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Senin, 25 Agustus 2025. Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur NTB Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, serta Penjabat Sekda Provinsi NTB Lalu Moh. Faozal.
Sejumlah kepala daerah juga turut hadir. Di antaranya Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana, Bupati Lombok Timur Haerul Warisin, Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot. Bupati Sumbawa Barat Amar Nurmansyah, Bupati Dompu Bambang Firdaus. Kemudian Wakil Bupati Lombok Barat Hj.Nurul Adha, Wakil Bupati Lombok Tengah H. M. Nursiah, Wakil Bupati Bima Irfan Zubaidy, serta Sekda Lombok Utara dan Sekda Kota Bima.
Rakor membahas berbagai isu strategis. Mulai dari Program Desa Berdaya, Lingkungan dan Rehabilitasi Lahan, Pemantapan Infrastruktur Daerah, hingga Optimalisasi Lahan di NTB. Selain itu, sejumlah program nasional juga menjadi perhatian. Seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Penataan Pegawai Non-ASN, serta Program Makan Bergizi Gratis.
Kegiatan diawali dengan pemaparan dari Gubernur dan Wakil Gubernur, dilanjutkan dengan diskusi yang menggali potensi sekaligus tantangan pembangunan di setiap kabupaten/kota.
Gubernur H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan Rakor semacam ini penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Ia pun berharap rakor bisa digelar secara rutin.
“Saya dan Bu Wagub paling bahagia karena kita akhirnya bisa melaksanakan Rakor pertama, dan mudah-mudahan ini akan kita buat sebagai tradisi. Tiga bulan sekali menyelenggarakan Rakor seperti ini sehingga kita bisa mengkoordinasikan seluruh program-program kita. Karena saya yakin Rakor ini adalah untuk kebaikan NTB,” ujar Gubernur.
Ia juga berharap pada pertemuan selanjutnya, pemerintah kabupaten/kota dapat lebih awal menetapkan isu-isu yang akan dibahas sehingga dapat dirumuskan solusi konkret.
Gubernur turut mengingatkan bahwa pada Oktober mendatang, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memasuki tahun pertama masa kepemimpinan.
“Dalam waktu dekat kita pasti akan diminta masukan. Pasti akan diminta apa yang sudah kita capai di semua provinsi, kabupaten/kota. Itulah sebabnya pada kesempatan ini kita ingin membahas beberapa isu yang terkait dengan program yang dimiliki oleh Pak Presiden. Sehingga pada waktunya nanti, kita bisa melaporkan dengan baik,” jelasnya.
Di akhir Rakor, disepakati beberapa poin penting, antara lain pembentukan Satgas untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Desa Berdaya, serta Rehabilitasi Lahan. Ke depan, Rakor juga akan difokuskan pada isu-isu prioritas, seperti lingkungan dan revitalisasi irigasi.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Dr.Ir.H.Iswandi, M.Si mengatakan, dalam rapat tersebut, dibahas sejumlah program strategis nasional. Di antaranya Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Desa Merah Putih.
Selain itu, dibahas juga soal program strategis daerah, yaitu persiapan pelaksanaan program Desa Berdaya. Pada kesempatan itu, Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi dalam sektor pariwisata, lingkungan hidup, ketahanan pangan, dan pemanfaatan infrastruktur sebagai pilar pembangunan NTB ke depan.
“Rapat ini untuk memperkuat kolaborasi dengan para bupati dan wali kota dalam memperkuat program nasional sekaligus program prioritas daerah,” ujar Iswandi melalui sambungan telepon, Senin, 25 Agustus 2025.
Di luar pembahasan program strategis, Bappeda juga menyinggung soal keuangan daerah. Iswandi mengungkapkan, usai Rapim pihaknya memaparkan rencana perubahan RKPD 2025 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara KUA-PPAS yang segera dibahas bersama DPRD.
“Soal APBD Perubahan 2025 memang jadi agenda tambahan. Kami melaporkan rencana perubahan RKPD kepada Gubernur untuk mendapat arahan, terutama terkait prioritas kerja yang akan dimasukkan dalam anggaran,” jelasnya.
Iswandi menegaskan bahwa tidak ada pembahasan lain yang dianggap krusial dalam Rapim kali ini. Seluruh pembahasan tetap merujuk pada prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029.
“Iya soal APBD-P, tapi agenda tambahan karena kita kan sedang menyiapkan RKPD Perubahan itu kita update. Kita laporkan ke beliau untuk mendapatkan arahan berkaitan dengan prioritas kerja yang perlu dilaksanakan di dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2025,” ujarnya. (ham/era)
