Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB menegaskan kembali komitmennya dalam upaya melakukan mitigasi bencana di daerah ini. Sebagai daerah dengan langganan bencana, pentingnya dilakukan komunikasi publik yang efektif, sehingga informasi masalah bencana tidak membuat masyarakat khawatir.
Demikian disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, saat memberikan sambutan pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Efektivitas Komunikasi Risiko Bencana di Hotel Santika, Mataram, Selasa, 26 Agustus 2025.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi atas dipilihnya NTB sebagai pilot project kegiatan strategis ini. Menurutnya, isu kebencanaan harus menjadi perhatian serius mengingat NTB merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerentanan bencana tertinggi di Indonesia.
Sebagai contoh, banjir di Kota Mataram pada pertengahan tahun ini dan wilayah lain pada awal tahun 2025 ini. Menurutnya, penanganan banjir tidak bisa hanya fokus pada hilir, melainkan harus dimulai dari hulu dengan memperbaiki kondisi hutan.
“Kalau tidak kita atasi dari hulu, setiap tahun akan terus habis anggaran triliunan hanya untuk memperbaiki infrastruktur di hilir,” ujarnya.
Menurutnya, di sinilah pentingnya komunikasi publik menjadi elemen strategis dalam penanganan bencana, baik sebelum, saat, maupun setelah kejadian. Ia mencontohkan pandemi Covid-19, negara yang berhasil bukan karena infrastruktur yang canggih, melainkan karena komunikasi publik yang terstruktur.
Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menyampaikan jika seluruh wilayah Indonesia rawan bencana. Data BNPB mencatat lebih dari 3.700 bencana pada 2024 dan 2.260 bencana hingga 19 Agustus 2025. Bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir dan cuaca ekstrem, masih mendominasi.
Rustian juga mengingatkan kembali gempa Lombok tujuh tahun lalu yang menelan lebih dari 500 korban jiwa sebagai pelajaran penting tentang kesiapsiagaan. “Bencana yang mematikan tidak bisa kita prediksi kapan dan di mana terjadinya, tapi gejala-gejalanya pasti sudah ada,” jelasnya.
Ia menambahkan, BNPB terus mendorong kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan Pentaheliks, yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media massa. (ham)
