Dompu (Suara NTB) – Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu dikabarkan banyak kehilangan dana transfer dari pemerintah untuk tahun anggaran 2026. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan di daerah, Kabupaten Dompu disebut-sebut hanya mendapat alokasi untuk bidang kesehatan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan PP, SKM., M.M.Kes., kepada media ini, Rabu, 27 Agustus 2025 siang mengungkapkan, ada banyak kewenangan pemerintah daerah kini mulai ditarik ke pusat. Penarikan kewenangan ini juga diikuti dengan pembiayaannya. Pada tahun 2026, dana transfer pusat ke daerah berkurang hingga 30 persen. Pengurangan dana transfer akan sangat berdampak bagi Pembangunan daerah seperti Kabupaten Dompu yang memiliki keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pengurangan dana transfer ini juga diikuti dengan kebijakan pembatasan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah. Dari lima bidang utama DAK fisik tahun 2026, yaitu kesehatan, sanitasi dan infrastruktur air minum, irigasi dan pertanian, konektifitas jalan, pendidikan, serta bidang lain yang menjadi prioritas nasional.
“Kita dikabarkan hanya dapat untuk DAK Kesehatan. Kepastiannya masih menunggu, karena sekarang masih dalam tahap usulan. Kita masih perjuangkan,” kata Gatot Gunawan.
Pada 2025, Kabupaten Dompu mendapat DAK fisik bidang Pendidikan (PAUD, SD, dan SMP) sebesar Rp1.365.221, bidang Kesehatan sebesar Rp.3.410.172, dan bidang jalan layanan dasar sebesar Rp27.298.536.
Berdasarkan dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2026 yang diajukan pemerintah daerah ke Dewan, 12 Agustus 2025 lalu. Pendapat daerah diproyeksikan sebesar Rp1.234.088.167.615. Belanja daerah sebesar Rp1.264.088.167.615. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp30 miliar.
Sementara struktur perubahan APBD Kabupaten Dompu tahun 2025 memiliki pendapatan daerah sebesar Rp1,286 triliun, belanja daerah sebesar Rp1,363 triliun, dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp76,577 miliar. (ula)
