Mataram (suarantb.com) – Realisasi anggaran semester pertama (I) tahun 2025 Pemprov NTB masih minim. Hanya 29 persen dari target yang seharusnya 50 persen. Rendahnya realisasi anggaran ini mendapat sorotan dari dewan yang menilai adanya masalah dalam proses pengerjaan proyek fisik. Sebab, terjadi ketimpangan antara realisasi pendapatan dan belanja daerah.
Menyikapi hal itu, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Mohammad Faozal, S.Sos.M.Si., mencatat ada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang realisasi serapan anggarannya masih rendah dibandingkan rata-rata provinsi. Kelima OPD tersebut yakni Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri).
“Rata-rata memang sedang berproses. Misalnya di Perkim ada 1.103 paket yang harus diselesaikan, sekarang baru sekitar 580 yang masuk tahap kontrak. Sisa yang belum ini terus kita pacu. Karena belum dibayarkan, bagaimana bisa ada serapan. Mudah-mudahan setelah pembayaran dilakukan, serapan akan naik signifikan,” jelasnya, Kamis, 27 Agustus 2025.
Di Dinas PUPR, Faozal mengungkapkan proses tender sudah berjalan. Beberapa ruas pekerjaan mulai diumumkan dan kini masuk tahap kontrak. “Mudah-mudahan pertengahan ini sudah mulai aksi di lapangan,” tambahnya.
Menyinggung soal rendahnya serapan diduga karena belum adanya kejelasan soal Peraturan Daerah (Perda) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru. Mantan Kepala Dinas Perhubungan itu membantah hal tersebut.
“Bukan begitu, kemarin memang ada penggabungan. Tetapi kita sepakat bahwa SOTK baru kita akan mulai diberlakukan di awal tahun di APBD Murni. Alasannya kalau saya berlakukan sekarang belum lagi peralihan aset, ESDM, anggaran jadi akan lebih ribet lagi,” tegasnya.
Jadi Catatan Khusus
Meski begitu, lima OPD tersebut tetap masuk catatan khusus pemerintah untuk segera diselesaikan. Dinas Kesehatan, misalnya, belum berani menandatangani kontrak karena belum memenuhi beberapa persyaratan.
Di lain sisi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Nursalim menjelaskan realisasi anggaran Pemprov NTB masuk lima besar. “InsyaAllah dalam dua bulan ini kita akan meroket realisasinya. Kalau sudah kontraktual,” katanya.
Dinas PUPR dan Dinas Perkim kini sudah melakukan kontrak proyek fisik. Nilai kontrak proyek dinilai cukup besar. “Kalau 500 paket, per paket Rp200 juta, kan ratusan miliar itu,” pungkasnya.
Sebagai Informasi, pada rapat antara Badan Anggaran (Banggar) Provinsi NTB dan TAPD Pemprov NTB, anggota Banggar banyak mengkritik realisasi anggaran di semester pertama tahun ini. Selain itu, dewan juga menyoroti rendahnya realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT). Padahal, NTB termasuk daerah rawan bencana, dan dalam beberapa waktu terakhir daerah ini diterjang sejumlah bencana. (era)
