Mataram (Suara NTB) – Pada Minggu, 31 Agustus 2025, Kota Mataram genap berusia 32 tahun. Usia yang dewasa sebagai ibukota provinsi. Mataram harus menjadi kota yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana melihat perencanaan pembangunan di Kota Mataram berjalan sesuai dengan target. Kalaupun masih ada catatan yang bersumber dari masyarakat maupun koreksi dari legislative menjadi satu pekerjaan dan isu yang harus ditangani bersama-sama.
Masyarakat dinilai semakin kritis melihat perkembangan dan permasalahan di perkotaan. Artinya, sesuatu yang dirasakan dan dilihat masyarakat tentang kota ini menjadi apresiasi atau kritik untuk memberikan dorongan dalam melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dengan baik.
“Kota Mataram cukup dewasa. Kota ini juga tumbuh berkembang dan masyarakatnya juga ikut tumbuh dan kita tidak ingin fisiknya tumbuh tetapi masyarakat juga tumbuh,” harap Mohan.
Sebagai kota yang sifatnya konsentratif banyak sekali kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Pihaknya harus melayani dengan baik, karena prinsipnya Mataram harus menjadi kota yang aman dan nyaman serta ramah bagi masyarakat. “Satu sama lain harus saling peduli. Masyarakat yang tinggal harus diberikan rasa aman dan nyaman karena berbagai kepentingan harus dilayani,” jelasnya.
Wali Kota dua periode ini tidak memungkiri masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan. Pekerjaan rumah ini merupakan isu klasik dan tetap menjadi persoalan harus diselesaikan. Diantaranya, persoalan sampah dan kondusiftas daerah. Tetapi ada perkembangan kebutuhan sesuai kondisi zaman.
Pemkot Mataram berupaya menyiapkan ruang inklusif, ruang terbuka hijau yang luas sebagai ruang interaksi masyarakat dan ada layanan publik yang baik. “Semua harus bergerak bersama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah saat ini,” ujarnya.
Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik mengatakan, di usia Kota Mataram ke-32 tahun harus dibangun semangat kebersamaan, perkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai ibukota provinsi juga harus inklusif dan inovatif melihat perkembangan teknologi seperti saat ini. “Pertahankan predikat sebagai kota layak huni,” kata Malik mengingatkan.
Politisi Partai Golkar ini juga meminta Pemkot Mataram menyelesaikan permasalahan sampah yang masih ini masih menjadi cerita di masyarakat. Pendidikan serta infrastruktur lingkungan perlu diupayakan, terutama dari aspek kesehatan untuk menekan angka stunting. (cem)
