Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) gencar mendorong hilirisasi sektor kelautan dan perikanan sebagai strategi meningkatkan pendapatan daerah. Langkah ini diambil menyusul berkurangnya kewenangan daerah serta penurunan transfer dana dari pemerintah pusat yang diperkirakan berkurang hingga Rp900 miliar pada tahun 2026 mendatang.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, H. Muslim, MT, menjelaskan bahwa hilirisasi menjadi solusi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan.
“Dalam rancangan perda yang sudah kami susun bersama DPRD, kami mencantumkan kewajiban hilirisasi terhadap komoditas strategis kelautan dan perikanan agar daerah mendapatkan nilai tambah,” ungkapnya di Mataram, Jumat (29/8/2025).
Ada lima komoditas utama yang menjadi fokus hilirisasi perikanan di NTB, yaitu : Tuna, Cakalang, Rumput laut, Udang vaname dan Garam. Beberapa komoditas seperti garam dan tuna sudah mulai masuk tahap pengolahan. Namun, pemerintah daerah berkomitmen memperluas skala industri hilirisasi agar manfaat ekonomi bisa lebih besar dirasakan masyarakat.
Produksi udang vaname menjadi potensi terbesar, dengan capaian lebih dari 197 ribu ton per tahun. Selama ini hasil budidaya banyak dikirim ke luar daerah untuk diproses, seperti ke Surabaya. “Ke depan, pengolahan harus dilakukan di NTB. Kami sudah siapkan regulasi dalam perda untuk mendorong keterlibatan pihak swasta, termasuk penyediaan lahan, perizinan, dan pembangunan cold storage,” jelas Muslim.
Selain mendorong pendapatan daerah, hilirisasi perikanan juga diharapkan menyerap tenaga kerja lokal. Pemerintah Provinsi NTB mewajibkan perusahaan yang berinvestasi mempekerjakan tenaga kerja dari NTB, khususnya lulusan SMK sesuai kebutuhan industri.
“Ini bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menekan angka kemiskinan dengan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” tambahnya.
Untuk menarik minat investor, Pemprov NTB juga memanfaatkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Insentif Investasi sebagai instrumen pendukung. Dengan regulasi tersebut, pemerintah optimis sektor hilirisasi kelautan dan perikanan akan berkembang lebih pesat.
